Connect with us

Politik

Abun Yani Dorong Kemandirian Pesantren Lewat Program Perhutanan Sosial

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra, Abun Yani, menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian Pondok Pesantren (Ponpes) melalui program perhutanan sosial.

Upaya tersebut kini mendapat angin segar usai digelarnya audiensi Forum Pesantren bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI, Raja Juli Antoni, di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Tanjabtim Dilla Hikmah, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Abun Yani menyampaikan bahwa program perhutanan sosial tidak boleh disalahartikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar kawasan hutan, sekaligus memberdayakan pesantren dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

“Kami ingin pesantren di Jambi ikut ambil bagian dalam pelestarian hutan, dan alhamdulillah sudah mendapat restu dari Menteri KLHK saat audiensi lalu,” ujar Abun Yani, Senin (30/6/2025).

Advertisement

Ia menilai, langkah ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan pesantren sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, ia mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi agar lebih aktif menjalankan program ini.

“Saya juga berterima kasih atas dukungan dari teman-teman PSI, terutama Pak Romi, Ketua PSI Jambi, yang sejak awal konsisten berdiskusi soal peningkatan ekonomi pesantren lewat sektor kehutanan,” ungkapnya.

Abun Yani menambahkan, program ini punya dua tujuan besar: pertama, menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati; kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Ia menyebut, banyak kawasan hutan di Jambi yang kini rusak dan butuh pemulihan, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama lintas sektor.

“Teman-teman PSI sudah menunjukkan dukungan nyata. Bahkan Ketua Umum PSI, Mas Kaesang, hadir langsung dalam dialog dengan forum pesantren di Tanjabtim. Karena itu, saya harap Pemerintah Provinsi Jambi segera memetakan langkah konkret ke depan. Jangan tunggu bola kita harus jemput bola,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...