Connect with us

Politik

Gelar Evaluasi, BAKN DPR Pantau Realisasi PMN Dua BUMN

Published

on

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menggelar Kunjungan Kerja guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Geo Dipa dan Perum Bulog di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan agenda ini merupakan upaya DPR melalui BAKN DPR untuk mengevaluasi realisasi PMN demi memastikan apakah BUMN yang memperoleh PMN memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui target yang ditetapkan.

“Total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2015-2020 sebesar 361,3 triliun. Jadi, kami ingin memperoleh gambaran dari BUMN tentang bagaimana realisasi program kerja terkait pengelolaan PMN,” ucap Wahyu saat membuka agenda tersebut.

Perlu diketahui, BUMN merupakan perusahaan negara yang memiliki fungsi Public Service Obligation (PSO) sekaligus fungsi komersil yang dituntut menghasilkan deviden bagi negara. Maka, pemberian PMN terhadap sejumlah BUMN dinilai perlu memperhatikan capain target kinerja yang terukur.

Di mana, harapannya, PMN bisa mengakselerasi pembangunan nasional sehingga berdampak pada kualitas layanan publik demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu, dalam melakukan evaluasi PMN, BAKN DPR berupaya tidak berorentasi pada kondisi keuangan (kerugian) saja. Akan tetapi, evaluasi tersebut turut mempertimbangkan kinerja BUMN.

Advertisement

Sebagai informasi, agenda tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Subdirektorat KND II Muhamad Nahdi, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Rachman Ferry Isfianto, dan Koordinator Asdep Industri Pangan Pupuk Siddik.

Lalu, Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi, Kepala Divisi Umum Perum Bulog Rudi Amran M, Ketua Tim PMO Perum Bulog Joko Pamungkas, Pemimpin Wilayah Jateng Perum Bulog Akhmad Khiolisun. Terakhir, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis, Direktur Keuangan, MR & Umum PT Geo Dipa Energi Hanif Osman, Sekretaris PT Geo Dipa Energi Endang Iswandini, dan Kepala Bagian Keuangan dan Anggaran Derry Yuddiandri.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...