Connect with us

Politik

Hari Pangan Sedunia, Fadli Zon: Pentingnya Kelola Air Secara Bijaksana

Published

on

rnAnggota DPR RI Fadli Zon menyoroti peran krusial air bagi kehidupan serta keberlangsungan produksi pangan. Menurutnya, krisis air bersih memang telah menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Sebagai catatan, PBB memproyeksikan bahwa krisis air akan melanda seluruh dunia pada tahun 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya dalam rangka memperingat Hari Pangan Sedunia yang jatuh tiap tanggal 16 Oktober.rn”Kelangkaan air merupakan dampak nyata dari perubahan iklim, terus meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta akibat aktivitas manusia. Jika selama ini banyak orang menganggap isu perubahan iklim sangat abstrak, maka kelangkaan air merupakan pukulan keras buat kita,” kata Fadli, di Jakarta, Senin (16/10/2023).rnPolitisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai pada 2030 diperkirakan kebutuhan air tawar global akan meningkat 40 persen lebih tinggi dibandingkan saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurutnya, kita perlu bersikap responsif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya isu ketahanan air.rn”Jadi, pada peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, ada dua isu krusial yang bertemu, yaitu soal ketahanan pangan dan juga ketahanan air. Ini menunjukkan bahwa isu pangan dan air adalah seperti dua sisi mata uang. Keduanya tak bisa dipisahkan,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.rnFadli mengungkapkan, pemerintah perlu merancang kebijakan berbasis pengetahuan, data, inovasi, serta kerja sama multipihak untuk mengatasi isu pangan dan air. Pemerintah juga perlu segera mengedukasi petani mengenai pentingnya mengelola dan menggunakan air secara efisien.rn”Apalagi kita saat ini sedang menghadapi fenomena el nino, di mana musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini makin menambah ancaman terhadap ketahanan pangan negeri kita. Dari data yang saya miliki, El Nino tercatat menurunkan produksi padi kita antara 1-5 juta ton sejak 1990-2020,” jelas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.rnKetua Umum DPN HKTI ini melanjutkan, karena dampak perubahan iklim seperti el nino ini bersifat global, penurunan produksi ini bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga oleh negara lainnya. Akibatnya, banyak negara yang selama ini dikenal sebagai produsen beras, kini telah membatasi, bahkan melarang ekspor beras sama sekali. Ini tentu saja akan menjadi persoalan buat kita, karena selama ini kita masih butuh impor untuk mencukupi kebutuhan permintaan beras dalam negeri.rn”Persoalan-persoalan ini tak bisa diata3si pemerintah hanya dengan kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Harus ada kebijakan strategis berjangka panjang untuk mengatasi soal pangan dan air ini. Jika tidak, kita akan menghadapi krisis pangan dan air sekaligus,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...