Connect with us

Politik

Heri Gunawan: Kenaikan Gaji Hakim Merupakan Fondasi Reformasi Hukum Era Prabowo

Published

on

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata komitmen Presiden untuk memperkuat peradilan yang independen dan bebas intervensi.

“Kebijakan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih dan berkeadilan. Hakim adalah pilar utama penegakan hukum, maka kesejahteraannya harus dijamin,” ujar Hergun, Jumat (13/6/2025).

Hergun menyoroti bahwa selama 18 tahun terakhir, gaji hakim tidak pernah naik, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Ia mencontohkan harga beras yang pada 2007 masih Rp5.000/kg, kini melonjak menjadi Rp14.000/kg.

“Dengan rata-rata inflasi 3 persen per tahun, jelas daya beli menurun drastis. Karena itu, kenaikan gaji ini sangat relevan dan dibutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, gaji yang layak akan memperkuat integritas hakim dan mencegah mereka tergoda sogokan, terutama dalam menangani perkara bernilai besar.

Advertisement

“Tak bisa kita berharap keadilan ditegakkan jika penghasilan hakim pas-pasan, sementara godaan sangat besar,” katanya.

Namun, Hergun menegaskan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada aspek gaji. Peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi juga harus berjalan seiring.

“Banyak masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara, dan hanya berharap pada keadilan hakim. Maka, kejujuran dan kebijaksanaan hakim adalah harapan terakhir mereka,” imbuhnya.

Sebagai Anggota Komisi II DPR RI, Hergun berharap kebijakan ini menjadi katalis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Hakim yang berintegritas, kata dia, adalah “sapu bersih” yang bisa membenahi birokrasi yang masih jauh dari ideal.

“Banyak investor ragu masuk ke Indonesia karena belum adanya kepastian hukum. Kenaikan gaji hakim diharapkan bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.

Advertisement

“Semoga ini menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 negara maju dengan sistem hukum yang kuat dan adil,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...