Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Inggris Hapus Wajib Karantina

Kabarpolitik.com – Inggris mencoba hidup bersama Covid-19. Senin (21/2), Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengumumkan bahwa mulai pekan ini semua larangan terkait pandemi dicabut secara bertahap. Pencegahan virus SARS-CoV-2 kini berpindah dari intervensi pemerintah ke tanggung jawab personal.

”Ini bukan hari di mana kita menyatakan menang melawan Covid-19. Sebab, virus itu tidak akan menghilang. Tapi, ini adalah hari ketika usaha selama dua tahun terakhir bisa melindungi kita dan memulihkan kebebasan kita sepenuhnya,” ujar Johnson di hadapan parlemen.

Dia memaparkan langkah-langkah pemerintah Inggris untuk hidup bersama Covid-19. Pemerintah akan terus memonitor jika ada varian baru. Beberapa infrastruktur untuk mengidentifikasi mutasi SARS-CoV-2 juga tetap difungsikan. Namun, kebijakan isolasi mandiri (isoman) dihentikan mulai Kamis (24/2). Akses untuk tes Covid-19 gratis juga tak lagi berlaku per 1 April. Khusus penduduk yang berisiko tinggi, tes masih digratiskan.

Tes Covid-19 kini diserahkan ke pihak swasta. Sementara itu, penanganan pandemi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Pelacakan orang-orang yang berkontak dengan pasien Covid-19 juga ditiadakan. Lembaga kesehatan diminta mengamankan berbagai stok untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

Johnson tetap menjalankan rencana itu meski kasus Covid-19 di Inggris belum turun. Bahkan, Ratu Elizabeth II dinyatakan positif. Meski gejala yang dialami ringan, kondisinya belum membaik. Ratu 95 tahun itu Selasa (22/2) terpaksa membatalkan acara yang seharusnya dihadiri secara virtual.

Para tokoh Partai Buruh tentu tak sependapat dengan Johnson. Menurut mereka, itu hanyalah cara pemerintah untuk mengalihkan isu pelanggaran aturan Covid-19 yang dilakukan Johnson. Skandal pesta-pesta yang dihadiri Johnson saat Inggris tengah lockdown masih diselidiki kepolisian metropolitan London.

”Butuh kejelasan kenapa keputusan itu sampai dibuat,” ucap Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, seperti dikutip Agence France-Presse. Dia menginginkan bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan kesiapan Inggris atas kenormalan baru yang diusung Johnson. Versi Starmer, rencana pemerintah saat ini tidak akan mampu mengatasi jika sampai ada varian virus baru. Menurut David Nabarro, utusan khusus WHO untuk Covid-19, menghapus kebijakan isoman sangat tidak bijak.

Di sisi lain, situasi di Hongkong memburuk. Pasien Covid-19 terus merangkak naik dan membuat rumah sakit (RS) kewalahan. Sebagian pasien bahkan ditempatkan di lorong dan halaman RS. Jumlah perawat juga terus berkurang karena banyak yang tumbang.

Libur musim panas yang seharusnya berakhir Maret diperpanjang hingga pertengahan April. Hampir semua sekolah dan universitas difungsikan untuk tempat isolasi, pusat vaksinasi, dan fasilitas penanganan Covid-19 lainnya.

Tes Covid-19 wajib akan diberlakukan mulai pertengahan Maret. Chief Executive Hongkong Carrie Lam mengakui, lonjakan kasus saat ini sangat tinggi. Karena itu, Hongkong membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat lewat tes massal.

Para pakar memprediksi angka penularan harian akan mencapai 183 ribu kasus pada Maret. Fasilitas karantina dan RS bakal kewalahan menampung pasien. Hongkong memiliki 8 ribu tempat tidur untuk pasien isolasi. Saat ini mereka berusaha menyelesaikan fasilitas isolasi yang bisa menampung 40 ribu pasien.

”Total penularan bisa mencapai 4,5 juta orang pada April.” Demikian laporan penelitian yang dipublikasikan University of Hongkong (HKU) kemarin. Padahal, penduduk Hongkong hanya 7,4 juta jiwa. Artinya, lebih dari separo populasi bakal terpapar Covid-19.

(jp)