Connect with us

Daerah

Hinca Pandjaitan Minta Pemkab Simalungun Berikan Data dan Informasi yang Benar Soal Penanganan Covid-19

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) III, Hinca Pandjaitan angkat bicara terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Simalungun. Hinca berkomentar setelah beredarnya keluhan warga atas penanganan Covid-19 oleh Bupati Simalungun, JR Saragih.

Hinca mengatakan sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk menangani, mengelola serta memanage dengan baik dan efektif. Hinca juga meminta agar agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menjaga akurasi data dan informasi.

“Pemkab Simalungun harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar. Benar jumlahnya, akurat penyebabnya. Tidak boleh serta merta menyimpulkan telah terjadi Covid-19 jika record mediknya tidak lengkap. Dan soal record medik ini menjadi wilayah para dokter dibawah IDI,” ungkap Hinca, Jumat (10/04)

Terkait pernyataan Bupati JR Saragih yang menyatakan korban meninggal atas nama IR (31) yang dibantah oleh pihak keluarga, Hinca meminta agar segera di koreksi. Hinca juga mengajak seluruh masyarakat dan pihak pemerintah untuk bersatu dan solid dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Karena sudah dibantah oleh keluarga korban dengan menunjukkan data, tidak ada salahnya kesalahan informasi yang terlanjur dilepas harus dikoreksi dan diluruskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan kebingungan. Dalam suasana seperti ini diperlukan informasi yang menyejukkan dan memastikan data adalah fakta,” paprnya.

Advertisement

Diketahui korban IR, Sesuai keterangan keluarga sudah menderita sakit cacar air sejak bulan Januari 2020. Adanya cairan dalam paru-paru serta mengidap pembengkakan pada usus. Sehingga tidak dapat makan, penyakit tifus, asam lambung dan maag, sehingga korban meninggal akibat komplikasi bukan Corona.

Pihak keluarga pun membantah informasi yang disampaikan Bupati JR Saragih terkait status pekerjaan korban. Erni, Kaka kandung korban menegaskan korban bukan karyawan melainkan kerja lepas sebagai pencari sapu.

“Semua yang disampaikan Bupati itu tidak benar. Almarhum meninggal akibat komplikasi bukan Corona. Dan kami buka karyawan atau pembantu, tidak ada sama sekali. Kami ini orang biasa, kami pekerja pencari sapu” pungkas Erni.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...