Connect with us

Daerah

Benahi Pendidikan Simalungun, Muhajidin Nur Hasim: Problem Anak Putus Sekolah Harus Diatasi  

Published

on

Salah satu rendahnya capaian kualitas pendidikan di daerah, diduga penyebabnya adalah pemerintah daerah kurang melaksanakan amanat UUD yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud RI, pemerintah daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 telah mangalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 34,02 persen, angka tersebut termasuk akumulasi anggaran transfer dari pusat, namun jika murni anggaran dari APBD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 17,30 persen. Oleh sejumlah kalangan, anggaran tersebut dipandang sudah cukup besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Namun ironisnya, anggaran pendidikan yang cukup besar tersebut belum diprioritaskan untuk peningkatan akses pendidikan khususnya menyikapi angka anak putus sekolah.

Data NPD Kemendikbud tahun 2019 mencatat, Angka Partisipasi Murni (APM) anak di jenjang SD/sederajat berada di angka 91,07 persen, sedangkan jenjang SMP/sederajat 75,29 persen dan SMA/sederajat di angka 58,76 persen. Jika melihat data tersebut, tentu jumlah anak di jenjang SD dan SMP masih cukup di atas rata-rata. Namun problemnya di jenjang SMA/sederajat ada sekitar 41 persen anak tidak bersekolah.

Menanggapi hal tersebut, tokoh muda Simalungun Muhajidin Nur Hasim, menyampaikan bahwa banyak problem pendidikan di Simalungun yang harus diatasi sampai tuntas, seperti problem angka putus sekolah atau anak tidak bisa bersekolah. Menurutnya harus ada penanganan khusus untuk mengevaluasi problem anak putus sekolah itu. Jika masalahnya adalah biaya dan rendahnya ekonomi keluarga. Maka pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan untuk anak putus sekolah.

“Kenapa masih ada anak putus sekolah, padahal sudah ada BOS dan anggaran dari pusat untuk program lainnya. Harus diingat, pendidikan adalah salah satu kebutuhan mendasar,” kata pria yang akrab disapa Bang Hasim, Rabu (13/05).

Hasim menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan jika kelak memimpin Simalungun. Karena tujuan ia maju sebagai Calon Bupati di Pilkada Simalungun 2020 salah satunya adalah untuk membenahi pendidikan di daerahnya.

Advertisement

“Perbaikan sarana dan prasarana, penguatan anggaran untuk program peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, juga penanganan anak putus sekolah. Semua itu bagian dari misi kami ke depan, tentu partisipasi publik sangat penting untuk pencapaian kualitas pendidikan,” jelasnya.

Peningkatan akses pendidikan memang harus diimbangi dengan alokasi anggaran yang besar. Namun menurut Hasim, jika alokasi anggaran sudah besar tapi tidak diserap sesuai kebutuhan dan tepat sasaran akan sia-sia.

“Peningkatan kualitas pendidikan adalah misi utama kami, semua problem pendidikan harus dikaji dengan rinci untuk mencari solusi yang tepat. Kita ingin generasi kita berkualitas, unggul dan berdaya saing . Oleh sebab itu kita harus benahi satu persatu problem pendidikannya,” tegasnya.

Jika angka anak putus sekolah didominasi di jenjang SMA/sederajat, Hasim menambahkan, akan sulit bagi daerah untuk menyiapkan angkatan kerja yang siap bersaing. Karena jenjang SMA/sederajat adalah yang menentukan anak akan melanjutkan perguruan tinggi atau masuk dalam dunia kerja.

“Ini problem serius, harus dicari solusinya agar anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah. Dengan harapan kita ingin menciptakan anak-anak generasi muda Simalungun yang berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan global,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...