Husein Fadlulloh: Keterbukaan dan Akuntabilitas Harus Dilaksanakan Secara Berkelanjutan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas yang berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif, serta harus terus diperkuat.

Hal tersebut disampaikan Husein usai Focus Group Discussion (FGD) bersama Chief of Country and Local Program OGP, Shreya Basu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/5/2025), dalam rangka pembahasan Panja Open Government Partnership (OGP).

“Pekerjaan rumah kita masih panjang. Karena itu, kami didorong untuk membentuk panja-panja lanjutan yang mendukung keterbukaan pemerintahan,” ujar Husein.

Ia menambahkan, Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi anggota tetap OECD, di mana penerapan prinsip-prinsip OGP, termasuk keterbukaan parlemen (open parliament), menjadi salah satu indikator utama.

Untuk itu, BKSAP tengah membentuk Panitia Kerja Open Government – Parliament guna memperkuat transparansi legislatif.

“Fokus Panja ini adalah memastikan inisiatif Open Parliament berjalan efektif, sekaligus selaras dengan target Indonesia menjadi anggota tetap OECD,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Husein juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan keterbukaan. Ia menyoroti perlunya peningkatan akses terhadap informasi, termasuk optimalisasi platform seperti situs resmi DPR RI.

“Ini hal mendasar, karena tanpa akses informasi, keterbukaan tidak bisa terwujud,” ucapnya.

Ia menutup dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan komitmen bersama.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Keterbukaan hanya bisa dicapai dengan sinergi dari semua pihak,” pungkasnya.