Connect with us

Politik

Unru Baso Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Armenia, Bahas Kerja Sama UMKM hingga Pariwisata

Published

on

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Armenia untuk Indonesia bersama delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Armenia, di Ruang BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama bilateral, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta budaya.

Anggota BKSAP DPR RI, Unru Baso, menilai bahwa pengelolaan UMKM di Armenia dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di dalam negeri.

“Praktik pengelolaan UMKM di Armenia bisa menjadi referensi untuk meningkatkan produktivitas UMKM kita. Karena itu, pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat komunikasi dan penjajakan kerja sama kedua negara,” ujarnya.

Selain UMKM, sektor pariwisata juga menjadi topik utama pembahasan. Menurut Unru, tata kelola pariwisata Armenia yang efektif patut dicermati dan dapat diadaptasi oleh Indonesia, terutama dalam mengembangkan produk unggulan dan pengelolaan destinasi wisata.

“Bagaimana mereka mengemas sektor pariwisatanya sangat menarik. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi Indonesia. Karena itu, kita rencanakan kunjungan resmi GKSB DPR RI ke Armenia tahun depan,” ungkapnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Unru juga menyoroti potensi kerja sama di bidang kebudayaan, terutama dalam pengelolaan atraksi dan promosi wisata berbasis kearifan lokal dan keindahan alam.

“Termasuk bagaimana mereka mengelola alam dan budayanya sebagai daya tarik wisata, itu juga bisa kita pelajari dan adaptasi,” tambahnya.

Terkait kerja sama di bidang politik dan ekonomi, Unru menyebutkan bahwa pembahasan akan dilanjutkan secara lebih mendalam, termasuk kemungkinan pembukaan kedutaan besar Indonesia di Armenia.

“Saat ini kita belum memiliki kedutaan di Armenia. Ini akan menjadi bahan pembahasan dengan pemerintah agar kedepan bisa dipertimbangkan pendiriannya,” tutup politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...