Connect with us

News

Kemenag dan Kemenkes Matangkan Konsep Integrasi Siskopatuh dan Peduli Lindungi

Published

on

JAKARTA – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama terus mematangkan proses persiapan penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H.

Persiapan tersebut antara lain terkait pembukaan akses data sertifikat vaksin jemaah umrah dalam aplikasi peduli lindungi, serta integrasi aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Kedua hal ini dibahas bersama oleh Tim Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu), Pusat Data dan Informasi Kemenkes, serta tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin mengatakan, integrasi Siskopatuh dan Peduli Lindungi diperlukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan informasi data dalam sistem aplikasi yang dikembangkan Arab Saudi.

"Saudi membutuhkan data jemaah umrah, baik yang terkait kesehatan maupun pemaketan layanan umrah. Sehingga perlu ada upaya integrasi data dalam peduli lindungi dan siskopatuh," terang Nur Arifin di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Advertisement

Menurutnya, data Siskopatuh berisi informasi tentang penyelenggaraan ibadah umrah, antara lain: nama jemaah, tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, dan paket layanan umrah. Sedang data peduli lindungi mencakup data kesehatan, khususnya vaksin dan hasil PCR.

"Kedua sistem ini dalam proses integrasi agar bisa ditampilkan saat diakses melalui QR Code," ujar Arifin.

Kasubdit Sihdu Hasan Affandi menambahkan, ada tiga opsi yang didiskusikan terkait skema penggunaan QR Code. Pertama, QR Code Peduli Lindungi dicetak lalu ditempel di kartu umrah.

"Kendalanya, ada potensi salah tempel QR Code jemaah. Jika itu terjadi, maka data yang muncul akan berbeda dengan dokumen jemaah," ujar Hasan.

"Model ini digunakan oleh jemaah asal Nigeria," lanjutnya.

Advertisement

Kedua, QR Code Siskopatuh ditempel di kartu vaksin jemaah yang telah dicetak. "Pada opsi ini, jemaah harus mencetak kartu vaksin. Model ini digunakan jemaah asal Qatar dan Bangladesh," jelasnya 

"Opsi ketiga, kita siapkan QR Code tunggal di kartu umrah. QR Code itu akan menampilkan data kesehatan sekaligus data layanan umrah jemaah," tandasnya.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...