Ketua MPR Dukung Konferensi Visi Indonesia 2045

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menerima delegasi konfrensi Visi Indonesia 2045. Dalam pertemuan itu, Dino Patti Djalal selaku pimpinan yang beranggotakan Diaspora Indonesia, dan generasi muda milineal.

Menurut Dino Patti Djalal, komfrensi nanti akan mempertemukan pemuda-pemuda terbaik di Indonesia. “Konferensi ini mempertemukan pemuda terbaik di Indonesia dan masyarakat diaspora,” kata Patti Djalal di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III DPR-Rai, Selasa (12/2).

Dikatakan Patti Djalal, beberapa waktu lalu mereka juga melakukan kegiatan, serta untuk melengkapi hasil Kongres II Pemuda, 28 Oktober 1928 atau Sumpah Pemuda. Dalam konferensi nanti, komunitas ini juga menyepakati tiga hal untuk Indonesia ke depan, yakni Indonesia harus memiliki demokrasi yang berkualitas, Demokrasi yang memenuhi HAM, dan memiliki supremasi hukum yang absolut bagi semua.

Hasil konferensi menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu akan disebarkan ke seluruh kepala daerah, kampus, dan kelompok masyarakat. “Bahkan di-share ke media sosial,” ujarnya.

Menerima pemaparan dan hasil Konferensi Visi Indonesia 2045, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menyetujui dan mendukung acara tersebut. Bahkan, politisi yang karib disapa Zulhasan itu ikut menandatangani petisi yang disebar oleh komunitas tersebut.

Kepada mereka, pria asal Lampung itu mengatakan, setelah era reformasi, bangsa ini banyak mengalami kemajuan. Meski demikian diakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Diungkapkan, bila kita pergi ke daerah-daerah, akan terasa bahwa di masyarakat terjadi ketimpangan dan kesenjangan. Menurutnya banyak petani yang tak memiliki lahan. Lahan-lahan yang ada sudah dikuasai oleh segelintir orang. “Sehingga mereka menjadi buruh tani”, ucapnya.

Tak hanya itu, demokrasi yang berkembang lebih mengedepankan transaksional. Akibatnya pemimpin yang terpilih adalah mereka yang mempunyai modal dan popularitas. “Meski mempunyai kapasitas dan kualitas, ia bisa kalah oleh orang yang memiliki modal dan popularitas”, ungkapnya.

Bagi Zulkifli Hasan, perlu dibangun kesadaran di masyarakat akan pentingnya kedaulatan yang dimiliki. Diakui masih ada masyarakat yang belum paham arti pentingnya Pemilu. Pemilu dianggap hanya pesta demokrasi sehari. “Ada yang mengaku datang ke TPS setelah diberi sembako”, tuturnya.

Demokrasi di Indonesia diakui memang mahal. Untuk membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dirinya berharap agar pemerintah menanggung saksi yang ada. Ia membandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Latin di mana partai politik dibiayai negara meski demikian ditegaskan bahwa partai politik tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain.

Untuk itu agar masalah di atas tidak berlarut-larut, dirinya mendukung gerakan yang dilakukan Konferensi Visi Indonesia 2045.

“Gerakan komunitas ini sesuai dengan konstitusi”, tuturnya. Ia membenarkan salah satu kesepakatan mereka bahwa hukum harus tegak, adil, dan berlaku untuk semua. “Konstitusi menyatakan negara wajib melindungi seluruh tumpah darah”, ucapnya. (hms/Fajar)

source