Connect with us

Politik

Komisi III DPR RI Setujui Pagu Anggaran Polri dan BNN

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam rapat ini Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Lebih lanjut Komisi III juga akan menindaklanjuti terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2022 untuk kemudian digunakan sebagai bahan dalam rapat-rapat selanjutnya.

“Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” papar Habib di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2023).

Adapun pagu anggaran tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp114.764.176.859.000 dalam rapat ini Komisi III juga akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp12.141.694.347.000 sehingga menjadi sebesar Rp 126.905.871.206.000.

Lebih lanjut Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional atas Pagu Anggaran tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1.536.522.383.000.

Advertisement

Di kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Agus Andrianto menyampaikan Polri mendapat sumber dana berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,83 triliun. Agus mengatakan jika dibanding dengan pagu anggaran 2022, maka pagu anggaran 2024 justru mengalami penurunan.

“Namun demikian, apabila pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 dibanding dengan total pagu Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,65 triliun maka pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1,88 triliun,” kata Agus dalam rapat.

Di lain pihak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menyelamatkan generasi bangsa. Terutama, dari bahaya laten narkotika. BNN mendapatkan pagu anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun. Besaran tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 16 persen atau Rp301 miliar.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi III kepada BNN, kemudian evaluasi juga berkaitan dengan anggaran. Yang paling penting bagi BNN, tugas kita itu sangat mulia, menyelamatkan generasi bangsa dengan anggaran berapapun itu,” kata Petrus.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...