Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Indikator Kementerian BUMN Sebesar Rp255 Miliar

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp185 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp70 miliar.

Selain pagu indikatif tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp56 miliar. “Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut, untuk usulan Penerimaan Modal Negara (PNM) Kementerian BUMN tahun 2023, Aria Bima mengatakan Komisi VI akan mendalami usulan PNM tahun anggaran 2023 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2023 tersebut. Adapun usulan PNM tersebut terdiri dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3.000 miliar untuk penyelesaian pengalihan Polis Jiwasraya.

“PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1.193 miliar dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1.000 miliar dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri, PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja,” papar Aria bima saat membacakan kesimpulan rapat.

Selanjutnya, untuk PNM tahun anggaran 2024, Komisi VI juga akan mendalami usulan PNM untuk 8 BUMN. Dengan rincian, PT PLN sebesar Rp10 miliar, PT Hutama Karya sebesar Rp10 miliar untuk pendanaan masa operasi dan Rp12,5 miliar untuk penyelesaian ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp3 triliun untuk kapasitas pinjaman KUR, Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

PT KAI sebesar Rp3 triliun, PT Rekayasa Industri Rp2 triliun, PT RNI sebesar Rp1,9 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun. Sedangkan usulan PNM Non Tunai tahun anggaran 2024 dari Kementerian BUMN diusulkan untuk PT LEN Industri sebesar Rp649 miliar dan PT Varuna Tirta Prakasa sebesar Rp24,13 miliar.