Connect with us

Daerah

Pemekaran Daerah Kabupaten di Banten Dapat Dukungan dari Airin Rachmi Diany

Published

on

Rencana pemekaran daerah di sejumlah kabupaten di Provinsi Banten mendapat dukungan dari Airin Rachmi Diany. Bakal calon gubernur Banten ini menilai, jika moratorium pemekaran daerah dibuka, maka pemerintah provinsi perlu membantu penguatan kajian, dan membantu hingga terbentuk daerah otonom baru yang mandiri.rnPenegasan tersebut disampaikan Airin kepada wartawan usai pemaparan visi misi bakal calon gubernur di Aula Kantor DPW PKB Provinsi Banten, Senin (20/5/2024). “Saya sepakat, kita mekarkan kabupaten dulu. Kita punya potensi, dan kajiannya sudah ada,” kata Airin.rnAirin mengaku siap mempertajam kajian sejumlah calon daerah pemekaran baru. Kajian tersebut harus memuat penguatan sisi potensi pendapatan asli daerah hingga kemandirian fiskal. “Kita harus yakinkan pada pemerintah pusat, pada semua bahwa daerah otonom baru nanti tidak akan menjadi beban, justru akan mendorong pembangunan daerah. Itu yang harus digaris bawahi,” ujarnya.rnPersetujuan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru, berada di kewenangan pemerintah pusat. Airin mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang sedang memperjuangkan daerah otonom baru.rnSejumlah daerah yang bisa dibentuk yakni Kabupaten Cilangkahan, Caringin, Cibaliung, dan bebarapa pemekaran Kabupaten Tangerang. “Semua yang sudah ada kajian, kita semua dukung dan dorong. Kajian diperkuat dalam rangka meyakinkan kemandirian fiskal. Pemerintah provinsi harus membimbing dan mengarahkan,” ujarnya.rnAirin sebagai mantan walikota Tangerang Selatan (Tangsel), merasakan betul perjuangan daerah otonom baru. Sebagai walikota pertama Tangsel, Airin pernah berkantor di kelurahan, dan harus menguatkan fiskal daerah. Kini, Tangsel menjadi daerah mandiri dan maju secara fiskal.rn“Tentu pemekaran daerah ini bermanfaat, bagaimana daerah otonom baru, seperti saya rasakan di Tangsel, bisa memperpendek jalur birokrasi, itu pasti. Tentu kita juga harus meningkatkan daya saing daerah. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.rnKetua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi menilai, Airin cukup memahami masalah pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru. “Sebagai orang yang pernah ditempa, memimpin daerah otonom baru Kota Tangsel, beliau cukup terukur dan rasional,” ujarnya. (mus)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...