Connect with us

Politik

Pada Sidang Parlemen Dunia di Swiss, DPR Terus Mendorong Israel Hentikan Genosida di Palestina

Published

on

Tindakan barbar Israel yang terus menerus menggempur rumah sakit, kamp pengungsian, dan membunuh masyarakat sipil yang tengah menanti bantuan kemanusiaan di tengah bulan Ramadean adalah tindakan biadab yang tak hanya melanggar hukum internasional, namun juga mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan. Merespon situasi ini, BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) DPR RI tak tinggal diam dan terus menyerukan secara tegas agar Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan menghentikan berbagai serangan terhadap masyarakat tak berdosa di Palestina.

Indonesia tak akan berhenti menyuarakan dukungan di dunia internasional pada Palestina hingga Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Pada sidang parlemen dunia bertajuk the 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23-28 Maret 2024 dan dihadiri dari 96 parlemen dari berbagai negara seluruh dunia, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk secara tegas tindakan Israel yang terus menerus menyerang masyarakat sipil, utamanya para pengungsi yang mayoritasnya adalah anak-anak, wanita, dan lansia di tengah bulan Ramadhan. Dalam kesempatan ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa DPR RI terus mendorong agar diplomasi parlemen dapat berkontribusi secara konkret dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.

“Tindakan Israel yang telah jelas-jelas mencederai Hukum Humaniter Internasional dengan menargetkan rumah sakit, petugas medis, dan pasien yang seharusnya dilindungi dan tidak menjadi target serangan menunjukkan bahwa dunia sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Di satu sisi, kita lihat negara-negara besar berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, namun mereka tetap memberi dukungan senjata dan finansial kepada Israel. Kepada negara-negara yang selama ini mendukung Israel, berhentilah menerapkan standar ganda,”  tandas Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (24/3/2024).

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...