Papua Tengah Didorong Dimekarkan Segera, Begini Tanggapan Komisi II DPR

Kabarpolitik.com – Koordinator Kajian dan Koordinator Moratorium, Bupati Puncak Willem Wandik memandang permintaan pemekaran pemerintah muncul karena sejauh ini masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah. Willem pun mengaku, sudah membicarakan pemekaran tersebut dengan Presiden Joko Widodo. Sebab, pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan.

“Sehingga masyarakat Papua datang menghadap presiden. Dan pada saat menghadap ini, presiden meminta pemekaran Provinsi Papua dibagi sesuai dengan kebudayaan adat. Dan Timika menjadi wilayah Ibukotanya,” kata Willem saat rapat dengar pendapat umum dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Lebih jauh, Willem mengatakan bahwa masyarakat berdasarkan tujuh wilayah adat sudah sepakat dengan pemekaran ini. Ditambah, Komisi II DPR juga setuju dengan pemekaran wilayah Papua Tengah. Dia pun berharap kajian Papua Tengah yang sudah diserahkan ke Komisi II DPR bisa rampung paling lambat Desember 2019.

“Kami para Bupati ini adalah bagian tangan panjang pemerintah pusat. Kami pemerintah para bupati sudah aspirasi masyarakat sudah lama memperjuangkan baik itu pemekaran ini sudah lama, kami para Bupati yang ada di Papua Tengah jadi mendorong perjuangan itu,” tuturnya.

Sumber