Connect with us

Pemerintahan

Percepat Program MBG, Kepala PCO Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta

Published

on

rnKepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, berbagi informasi untuk menyamakan pemahaman mengenai program unggulan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah kepala daerah dalam acara yang digelar di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (30/7).rnDalam kesempatan itu, Hasan hadir bersama, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO, Muhamad Isra Ramli, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Mereka menghadiri acara bertajuk Bukti Nyata Program Presiden Prabowo Subianto, yang diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air).rnAcara ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Bupati Batu Bara Baharudin Siagian, serta sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda Sumatera Utara.rnDalam sambutannya, Hasan Nasbi menekankan pentingnya menyamakan persepsi antar level pemerintahan mengenai program prioritas pemerintah. “Supaya gerak kita, terutama pemerintah pusat sampai daerah bisa seiring sejalan. Perlu ada pemahaman-pemahaman yang harus disamakan,” ujarnya.rnHasan menjelaskan bahwa seluruh program kerja Presiden Prabowo telah melalui proses perencanaan yang matang, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai presiden. Ia menyebutkan, Presiden Prabowo telah menulis buku belasan tahun lalu, yang memuat gagasan-gagasan yang kini menjadi program kerja pemerintah.rnSalah satu program unggulan tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut Hasan, merupakan hasil pemikiran panjang dan mendalam. Program serupa telah diterapkan di 109 negara, dengan manfaat jangka panjang yang terlihat 10 hingga 20 tahun kemudian. Oleh karena itu, Hasan mengajak semua pihak untuk turut serta mempercepat pelaksanaannya.rn“Pemerintah pusat siapkan aturan dan anggaran. Pemerintah daerah bantu buatkan dapurnya. Swasta juga boleh terlibat,” tegasnya.rnDalam forum tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai masukan dan usulan terkait pelaksanaan program MBG secara langsung kepada pihak BGN. Menurut Hasan, kolaborasi dan komunikasi seperti ini penting untuk menghasilkan terobosan yang berdampak nyata di lapangan.rnHasan turut mengingatkan bahwa pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tidak boleh sembarangan. Setiap menu yang disajikan harus memenuhi minimal 1/3 kebutuhan kalori harian, dan yang tak kalah penting, rasanya juga harus enak.rn“Kalau makanannya nggak enak dan akhirnya nggak dimakan, ya tujuannya nggak tercapai. Makanya saya bilang, kalau makanannya nggak enak, kirim saja catatan. Mubazir juga
kalau tidak dimakan,” ujarnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik2 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik2 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...