Politikus Golkar Sentil KPK

Jakarta: Ketua DPP Golkar Andi Harianto Sinulingga menyentil sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran kerap berbicara di ranah politik.

"KPK kan lembaga hukum, harusnya bahasa hukum. Kenapa tiba-tiba merasa bilang kecolongan. Cukup hukum," ujar Andi dalam diskusi 'Setelah Idrus Marham Ditahan' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 September 2018.

Andi menceritakan, langkah Idrus yang segera mengundurkan diri dari kabinet Joko Widodo lantaran tak ingin statusnya kelak sebagai tersangka menganggu citra Joko Widodo. Sehingga, segera mengundurkan diri sebelum penetapan tersangka.

"Tapi KPK bilang merasa kecolongan. Cukup hukum, kan pribadinya yang yang lakukan dugaan korupsi diduga mengetahui, ikut mendorong, dan menerima hadiah atau janji," ucapnya.

Baca: Golkar Sadari Idrus Sejak Lama Jadi Target KPK

Tak hanya itu, dia menuturkan, belum lama adanya komisioner KPK bermasalah saat Asian Games, kemudian juru bicara KPK meminta pejabat negara yang mendapatkan tiket Asian Games melapor.

"Itu dibalikan ke masalah gratifikasi. KPK itu punya tendensius buyers politic," ucapnya.

Selain itu, kata dia membeberkan, pun saat Ariesman Widjaja dan Mohamad Sanusi ditangkap terkait kasus reklamasi. Saat itu, KPK menyebut sebagai grand corruption yang melibatkan eksekutif, legislatif, juga perusahaan. Namun, kasus tampak berhenti di Ariesman dan Sanusi.

"Kemudian kasus e-KTP ada 14 nama yang sudah mengembalikan uang, dan bakal tetap diproses hukum. Tapi sampai saat ini e-KTP stuk begini saja," bebernya.

Pun dengan pertarungan antara KPK dengan Budi Gunawan. Kala itu tengah berkontestasi untuk kepemimpinan Polri. Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan dikabulkan hakim. KPK tidak melakukan perlawanan dan menerima.