Politisi PKS Minta Pemerintah Kaji Kebijakan Impor Pangan

Kabarpolitik.com – Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Yasin meminta Pemerintah agar mulai membenahi implementasi impor pangan yang terlalu dominan pada negara lain.

Isu fluktuasi harga produk pangan yang kerap terjadi seperti daging, cabai, maupun bawang putih yang baru-baru ini akibat penerapan kebijakan masa lalu yang terlalu tergantung pada satu negara yang terlalu dominan.

“Tiap daerah di negara kita punya potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan pada produksi pertanian atau peternakan. Tidak sepatutnya kita lemah dalam menghadapi kelangkaan produk pangan yang seharusnya mampu kita produksi sendiri,” kata Hamid di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan pada daerah pemilihannya di Wonogiri yang memiliki lahan untuk sawah seluas 32.569 Ha (17,88 persen), lahan untuk tegal seluas 88.638 Ha (48,85 persen), lahan bukan pertanian seluas 37.925 Ha (20,82 persen), lahan hutan rakyat seluas 4.370 Ha (2,40 persen), dan lahan hutan negara seluas 17.662 Ha (9,69 persen).

Sedangkan di Karanganyar berdasar data dinas pertaniannya, padi sawah, jagung dan kacang tanah memiliki potensi sangat besar dengan luasan lebih dari 56 ribu hektar dengan kapasitas produksi 400 ton lebih. Peternakan dan perikanan Karanganyar juga cukup besar seperti domba, ayam petelur dan budi daya ikan tawar.

Hamid melanjutkan, Kabupaten Sragen pernah mengalami surplus rata-rata 205 ribu ton beras per tahun. Dengan produktivitas tersebut, maka Sragen dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, dengan potensi agraris yang cukup beragam dengan didukung oleh banyaknya penduduk di Sragen yang bekerja sebagai petani.