Presiden Diminta Jelakan Kepada Publik Secara Transparan Tupoksi Staf Khususnya

Kabarpolitik.com- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan gaji sebesar Rp 51 juta per bulan untuk 14 orang staf khususnya.

Menurutnya, gaji sebesar itu apakah sudah sesuai dengan kinerja dan kontribusinya terhadap negara. Presiden dalam hal ini harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada publik. Mengingat gaji mereka adalah hasil dari uang pajak rakyat.

 “Setelah presiden mengumumkan kepada publik terkait dengan Stafsus Millenialnya. Tentu ada hal yang baru dan menarik untuk diketahui latar belakang dan dasar penentuannya, sehingga hadirnya stafsus ini secara kelembagaan mampu dan memberikan kontribusi nyata dan konkrit kepada kerja kelembagaan Presiden RI,” ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto.

Lanjut Didik, Presiden juga diminta untuk menjelaskan secara gamblang tugas dan fungsi para milenial itu dalam pemerintahan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengawasinya.

“Masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi dan mengkoreksi setiap pihak yang dibayar dari pajak masyarakat,” kata Didik di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Didik mengakui, pengangkatan stafsus itu menjadi hak presiden. Namun dalam konteks kelembagaan dan ketatanegaraan idelnya stafsus tersebut harus jelas pembidangan, keahlian dan tugasnya. Hal itu sebagai bagian dari tanggung jawab negara karena besarnya gaji stafsus membebani keuangan negara.

“Dengan mengingat kesulitan rakyat saat ini, menurut hemat saya gaji tersebut relatif besar,” jelasnya.

Meski demikian, Didik pun tetap mengajak publik untuk memberikan kesempatan kepada para milenial yang telah dipercaya untuk menunjukkan profesionalitas kinerjanya.

“Dan saya mengajak publik untuk terus memantau, mengawasi dan memberikan kritik dan masukan yang baik untuk memastikan rupiah demi rupiah uang rakyat yang digunakan untuk membayar gaji mereka bisa mendatangkan manfaat yang maksimal,” imbaunya.[pit]

Sumber