Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Prinsip Nonblok dan Solusi Damai di SPIEF 2025

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan penyelesaian damai atas berbagai konflik global. Hal ini disampaikannya dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang digelar di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, pada Jumat (20/06/2025).

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia sejak lama memegang teguh prinsip nonblok dan senantiasa mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, termasuk dalam kasus perang di Ukraina.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu kami telah mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka dan bahkan sangat positif,” ujar Presiden Prabowo.

Ia kemudian menyoroti situasi di Semenanjung Korea sebagai contoh gencatan senjata yang efektif dalam menjaga stabilitas, meskipun konflik secara formal belum berakhir.

“Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan terdapat zona demiliterisasi yang diawasi PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun kondisi damai tetap terjaga,” jelasnya.

Advertisement

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi aktif dan berperan dalam menjaga perdamaian dunia tanpa memihak atau tunduk pada tekanan pihak mana pun.

Usai menghadiri SPIEF 2025, Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada media bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, isu Iran menjadi salah satu perhatian bersama. Ia menilai Rusia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

“Tentunya pengaruh Rusia lebih besar di kawasan itu, khususnya terhadap pemerintah Iran. Saya kira peran Rusia sangat penting. Kita ingin menurunkan ketegangan dan mencari penyelesaian damai untuk semua pihak,” ujar Presiden Prabowo.

Forum tahunan SPIEF 2025 dihadiri oleh para pemimpin dunia, pelaku usaha global, serta akademisi internasional yang membahas isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, investasi, dan stabilitas geopolitik. Kehadiran Presiden Prabowo mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menyuarakan solusi damai dan jalur diplomasi di tengah dinamika global.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Politik1 jam ago

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan...

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Politik1 jam ago

Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan...

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Politik1 jam ago

Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan fokus utama pembahasan RUU tentang Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian...

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Politik1 jam ago

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin...

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Politik1 jam ago

Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan...

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa
Politik1 jam ago

Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan...

BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global
Politik1 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong mahasiswa mengenal lebih jauh peran BKSAP sekaligus...

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Politik1 jam ago

Komisi XI DPR RI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan...

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Politik1 jam ago

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...

Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Politik1 jam ago

Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...