Rombak Kabinet, Nurdin Abdullah Seleksi Ulang Kepala OPD

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Demi melancarkan program unggulannya, Gubernur Sulsel bakal melakukan perombakan dalam kabinetnya. Dengan menggunakan metode, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini menjabat akan mengikuti job fit di LAN Bandung.

Rencananya, job fit itu dilaksanakan pada 18, 19, 22, 23, 24, dan 25 Oktober ini.

”Jadi seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel akan diundang ke sana untuk mengikuti job fit,” ungkap Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kamis (11/10).

Hasil assesment dari job fit nantinya dilaporkan ke Gubernur Sulsel untuk menjadi bahan rujukan dalam menempatkan seorang pejabat pada sebuah posisi.

“Jadi hasil assesment dilaporkan ke Bapak Gubernur. Sudah ada nilai dari sana (LAN Bandung) yang menjadi acuan. Misalnya pejabat A cocoknya di jabatan ini. Dan seterusnya. Itulah yang digunakan sebagai standar oleh Bapak Gubernur. Sementara tim penilai berasal dari LAN Bandung semua,” ungkapnya.

Setelah melakukan mutasi dan ada jabatan yang lowong, barulah Pemprov Sulsel akan membuka lelang jabatan untuk mengisinya.

Selain proses assesment, saat ini Pemprov Sulsel juga sudah sementara mempersiapkan proses lelang jabatan untuk posisi Sekprov definitif.

Sudah ada 20 pejabat eselon II yang akan diikutkan untuk uji kompetensi. Posisi yang akan dikosongkan pun, sudah disusun oleh BKD dan gubernur.

Dari data yang dihimpun, posisi yang akan dikosongkan dan dilelang di antaranya Kepala Bapenda Sulsel, Kepala Bappeda Sulsel, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Kesehatan, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol, serta Kepala Dinas Pendidikan. Masih ada beberapa jabatan lain.

Selain itu ada pula lelang Sekda Sulsel yang juga akan dilakukan tahun ini. Sedangkan posisi yang dijabat plt saat ini yakni Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Biro Pembangunan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Asisten I.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, selain pengisian kekosongan. Ada beberapa pejabat struktural yang akan beralih dari pejabat struktural ke pejabat fungsional. Itu juga perlu diisi.

“Pengisian jabatan lowong mesti assesment. Ada yang ditinggal pensiun pejabatnya. Ada pula yang pindah dari struktural menjadi fungsional,” beber Nurdin.

Menurutnya waktu sebulan sudah cukup untuk menilai para kinerja pejabat. Mereka yang sianggap tak mampu bekerja baik, akan tersingkir. Tak bisa ikut dan melaksanakan program sesuai arahannya. (rhm/bkm/fajar)

source