Connect with us

Pemerintahan

Sampaikan Kuliah Umum Di Lemhannas, Wapres Tekankan Keteladanan Pemimpin Dalam Membangun Kepercayaan Sosial

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Di era digital dan media sosial saat ini, seorang pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menunjukkan keteladanan dan membangun kepercayaan sosial.

“Pemimpin menjadi teladan dalam membangun kepercayaan sosial, merekatkan simpul-simpul ukhuwah, dan memberantas ancaman perpecahan, termasuk akibat sebaran hoaks,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan Kuliah Umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 24 Tahun 2023 di Auditorium Gadjah Mada, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta, pada Selasa (25/07/2023).

Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengungkapkan kriteria pemimpin yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemimpin mesti memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, cepat, dan cermat, dalam menyikapi isu-isu global yang kian kompleks dan sulit diprediksi, kemudian merumuskan kebijakan yang mendatangkan maslahat, maupun solusi bagi aneka permasalahan nasional, regional, dan internasional,” urainya.

Lebih lanjut, Wapres meminta agar para peserta PPRA dan PPSA sebagai calon pemimpin masa depan, mendukung perwujudan transformasi digital Pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan pemberlakuan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE).

Advertisement

“Saya mengajak semua pemimpin dan para pengambil kebijakan di pusat dan daerah untuk meninggalkan ego-sektoral, ego-kepentingan, dan ego-daerah dalam menyukseskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE,” ungkap Wapres.

Menurutnya, SPBE dan digitalisasi pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan kepada masyarakat, dimana pelayanan publik terselenggara secara modern, praktis, dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

“Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan Pemerintah merupakan indikator utama tercapainya tujuan reformasi birokrasi,” tutur Wapres.

Selain diikuti peserta PPRA 65 dan PPSA 24, Kuliah Umum ini juga diikuti para Pejabat Utama dan Pejabat Struktural Lemhannas RI, para Tenaga Profesional, Tenaga Pengajar, dan Tenaga Pengkaji Lemhannas RI.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto melaporkan, jumlah peserta PPRA 65 sebanyak 100 orang, terdiri dari para pejabat terpilih setingkat eselon II dan III dari TNI dan POLRI sebanyak 71 orang (71%), sedangkan 20 orang peserta (20%) berasal dari Lembaga Negara, Kementerian/LPNK, Kepemerintahan, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Usaha, serta 9 orang (9%) peserta dari negara sahabat, masing-masing 1 orang berasal dari Arab Saudi, India, Laos, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Zimbabwe.

Advertisement

Sedangkan, jumlah peserta PPSA 24 sebanyak 79 orang, terdiri dari para pejabat senior terpilih setingkat eselon I dan II, yang berasal dari TNI dan POLRI sebanyak 57 orang (72,15%), sedangkan 22 orang (27,85%) berasal dari Kementerian/LPNK,  Kopertis, Kadin Indonesia, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

“Kami berharap bisa mencetak pemimpin- pemimpin masa depan yang memahami apa yang terjadi di dunia, membekali dengan kajian geopolitik untuk membentuk sense of crisis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, agar mereka bisa mengawal dan menguatkan paham-paham kebangsaan, sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju,” ungkap Andi.

Mendampingi Wapres dalam acara ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Arif Marbun, dan Masykuri Abdillah, serta Tim Ahli Wapres Iggy Aruman Achsien. (DMA/AS, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik24 jam ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik24 jam ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik24 jam ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik24 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik24 jam ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik24 jam ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...