Tuai Problematika, Komisi X Akan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia

rnWakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tahun 2023. Upaya ini, ungkapnya, menjadi langkah krusial bagi Komisi X guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah, seperti penerapan zonasi, adaptasi pasca pandemi Covid-19, perundungan di lingkungan sekolah dan kampus, hingga kesenjangan kualitas sekaligus kuantitas sekolah.rnDengan deretan masalah tersebut, Politisi Fraksi PKS itu mempertanyakan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek). Jika tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ia menyayangkan Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas karakter bangsa.rn“Pada periode ini, (Kemendikbudristek) malah menuai problematika. Dari awal kami sudah mengingatkan untuk membuat rencana induk pendidikan, seperti Peta Jalan Pendidikan tapi (Kemendikbudristek) berhenti, malah membuat program yang reaksinya terhadap dinamika sekarang seperti episode belajar yang tidak menjawab tantangan masa depan,” ucap Fikri saat  jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,Jakarta, Selasa (16/8/2023)rnMenegaskan fungsi pengawasan DPR, Fikri mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan. “Komisi X sudah mengingatkan, pembangunan pondasi dasar (pendidikan) itu dari rencana induk serta peta jalan. Jangan hanya merespon simptom dan (menjadi) reaktif,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.rn