Wamenhan Tegaskan Pengelolaan BMN Kemhan dan TNI Harus Tertib, Transparan, dan Akuntabel

Surabaya – Kementerian Pertahanan berupaya meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto saat memimpin Exit Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI Sesi II Tahun 2026, di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Kamis (13/8/2026). Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI semakin tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam amanatnya, Wamenhan RI menyampaikan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI memiliki nilai penting sehingga membutuhkan komitmen kuat untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta memperkuat tata kelola BMN secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Wamenhan juga menginstruksikan seluruh satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI untuk melaksanakan pemanfaatan BMN sesuai prosedur, melengkapi dokumen administrasi sebagai dasar legalitas, serta menyetorkan seluruh penerimaan hasil pemanfaatan BMN ke Kas Negara secara tertib dan tepat waktu. Kepada Tim Satgas, Wamenhan menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan, serta meminta agar pelaksanaan tugas dilanjutkan secara konsisten dengan mengoptimalkan fungsi konsultasi dan pendampingan, mengidentifikasi potensi permasalahan secara cermat, serta memberikan alternatif penyelesaian yang tepat, realistis, dan implementatif.

Sebelumnya, dalam sambutan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang dibacakan oleh Irdam V/Brawijaya Brigjen TNI Muhammad Aidi, disampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pimpinan Kemhan dan TNI serta seluruh jajaran dalam pelaksanaan kegiatan Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN. Pangdam menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola, tertib administrasi, serta akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Turut hadir Irjen Kemhan, Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan, Kapus BMN Baloghan Kemhan, serta Karokum Setjen Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)