Connect with us

Pemerintahan

Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi

Published

on

Shanghai, Kabarpolitik.com – Visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia masih menjadi fokus pemerintah dalam memajukan industri ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memastikan pelaku industri halal di luar negeri memiliki minat yang tinggi dalam melihat potensi industri halal di Indonesia.

“Pelaku industri halal di sini juga mereka berminat. Setelah tahu potensi halal kita besar, mereka juga akan mengarahkan perdagangannya ke industri halal,” jawab Wapres di Lobi Hotel JW Marriott Marquis Shanghai Pudong, Shanghai, Tiongkok, Selasa (19/09/2023).

Untuk itu, Wapres mengungkapkan bagi para calon investor yang memiliki komitmen dalam berinvestasi di Indonesia akan diberikan fasilitas yang mendukung dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Dan BKPM sendiri sudah siap untuk memberikan fasilitas bagi calon investor yang memang memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan saat ini para investor dapat lebih mudah dalam melakukan penanaman modal di Tanah Air, sebab adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuat prosedur investasi lebih sederhana dan harmonis.

Advertisement

“Dari regulasi juga sudah dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja,” terang Wapres.

“Termasuk kebijakan insentifnya, baik fiskal maupun nonfiskal, dan juga sudah menyiapkan platform ekologi yang memudahkan jalan investor,” imbuhnya.

Di sisi lain Wapres menyebutkan telah dibentuknya Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa wilayah Tanah Air yang menjadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya memajukan industri halal.

“Khusus untuk industri halal, Indonesia sudah menyiapkan tiga kawasan Industri halal yang saat ini itu di Sidoarjo, Bintan, dan Serang Banten,” ujar Wapres.

“Saat ini pemerintah juga sudah berupaya memberikan insentif yang baik dengan memroses pembentukan KEK. Jadi KIH itu kita jadikan sebagai bagian dari KEK. Jadi ada kemudahan-kemudahan,” pungkasnya.

Advertisement

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun dan Staf Khusus Wapres Bidang komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (DAS/RJP-rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik22 jam ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik22 jam ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik22 jam ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik22 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik22 jam ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik22 jam ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...