Connect with us

Pemerintahan

Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Halal Terkemuka Dunia, Wapres Dukung Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru

Published

on

Auckland, Kabarpolitik.com – Sektor industri halal berpotensi memberikan kontribusi hingga US$5 miliar per tahun bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai ekonomi industri halal global yang terus meningkat. Pada tahun 2025, pembelanjaan masyarakat global di sektor halal diperkirakan akan mencapai US$3 triliun. Bahkan, nilai tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga US$5 triliun pada 2030. Melihat semakin tingginya minat pada pasar industri halal ini, Indonesia ingin menjadi pelaku utama dalam industri halal global.

“Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia. Upaya pencapaian visi tersebut memerlukan kerja sama yang erat, tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra, termasuk dengan Selandia Baru,” urai Wapres dalam Business Forum with Halal Industry, di Jade Room, Hotel Cordis, Auckland, Selandia Baru, Jumat (01/03/2024).

Lebih lanjut Wapres menuturkan, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemitraan dengan pelaku industri halal di Selandia Baru. Peningkatan kemitraan ini dilakukan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk, dan kesepakatan atas pengakuan kehalalan.

“Pemerintah Indonesia terus mendorong kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan produk bersama, serta kerja sama saling pengakuan dan keberterimaan,” ungkapnya.

Terkait kerja sama saling pengakuan dan keberterimaan, Menteri Keamanan Hayati dan Pangan yang juga menjabat Menteri Asosiasi Pertanian Selandia Baru Andrew Hoggard mengatakan, Pemerintah Selandia Baru melalui Ministry of Biosecurity and Food Safety (Kementerian Keamanan Hayati dan Pangan) tengah mengupayakan agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru menyetujui Mutual Recognition Arrangement (MRA) tentang sistem pemeriksaan produk halal di Selandia Baru.

Advertisement

“Saya berharap kita bisa menandatangani komitmen saling berterima (Mutual Recognition Arrangement/MRA), yang akan menjamin konsumen Indonesia akan produk dari Selandia Baru. Saya percaya MRA akan meningkatkan kerja sama halal kedua negara dan membuat konsumen produk halal di Indonesia dapat terus percaya dengan produk-produk halal Selandia Baru,” ujar Hoggard.

Hoggard menegaskan komitmen Pemerintah Selandia Baru untuk menjaga agar produk yang akan mereka ekspor telah memenuhi kriteria produk halal Indonesia. Sebagai contoh, untuk daging sapi, mulai dari proses pemotongan hingga pengolahannya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Selandia Baru bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan seluruh proses produk di Selandia Baru sesuai dengan ketentuan halal di Indonesia.

Sebagai informasi, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters diagendakan akan berkunjung ke Indonesia pada Maret ini, untuk menindaklanjuti penandatanganan MRA dengan BPJPH.

Dalam pertemuan ini, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani, Deputi Bidang Administrasi Setwapres Sapto Hardjono Wahdjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohammad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya, Iggi Haruman Achsien, dan Farhat Brachma. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik17 jam ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik17 jam ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik17 jam ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik18 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik18 jam ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik18 jam ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...