Yan Mandenas Desak Usut Tuntas Dugaan KKN dalam Kasus Tambang Raja Ampat

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, angkat bicara terkait polemik penutupan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Dalam dialog singkat bersama RRI Sorong, Jumat (20/6/2025), Yan menegaskan pentingnya pengusutan tuntas atas kasus ini, yang diduga kuat mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta persoalan izin Amdal yang belum jelas.

“Kami akan terus mendesak. Tidak cukup hanya menutup empat perusahaan, tapi harus ditelusuri secara menyeluruh. Dugaan KKN harus diberantas, dan dokumen Amdal-nya wajib diaudit,” tegas Yan.

Terkait PT Gag Nikel yang merupakan BUMN, Yan menilai pengawasan tetap diperlukan agar keberadaannya tidak merusak ekosistem dan biota laut Raja Ampat.

“Meski milik BUMN, tetap harus dikawal. Kita tidak ingin keberadaan industri justru merusak lingkungan yang bernilai tinggi,” lanjutnya.

Menanggapi penutupan sementara sejumlah destinasi wisata oleh masyarakat sebagai bentuk protes, Yan meminta pemerintah bersikap tegas dan memberikan pemahaman kepada warga.

“Itu pasti ada pihak-pihak yang memprovokasi. Pemerintah harus hadir, memberi penjelasan. Secara ekonomi, potensi pariwisata Raja Ampat jauh lebih besar dan berkelanjutan dibanding tambang. Pendapatan negara dari sektor pariwisata bisa jauh lebih tinggi kalau dikelola dengan benar,” jelasnya.

Yan juga berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lokal.

“Kami akan terus berkoordinasi agar persoalan tambang ini segera tuntas. Raja Ampat harus dijaga agar tetap lestari dan semakin mendunia,” pungkasnya.