Nasional
KH Miftachul Akhyar Ketua Umum MUI 2020-2025, Ustaz Tengku Zulkarnain Tak Masuk Lagi
Kabarpolitik.com, JAKARTA – Jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode periode 2020-2025 kini resmi disandang KH Miftachul Akhyar.
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis malam (26/11/2020).
Dengan demikian, kiai yang juga pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya ini, resmi menggantikan Maruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden 2019-2024.
Adapun susunan pengurus MUI periode 2020-2025 yang telah diputuskan yakni, Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh KH Ma’ruf Amin.
Kemudian Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi Prof Syafiq A Mughni, KH Zainut Tauhid Sa’adi, Prof. Hamdan Zulfa, Prof Didin Hafiduddin, KH Anwar Iskandar, Habib Zen Umar bin Smith.
Kemudian Prof Jimmly Asshiddiqy, KH Sadli Karim, KH Masdar Farid Masudi, KH Abun Bunyamin, Dr. Ahmad Heryawan, Prof Masykuri Abdillah, KH Muhyidin Djunaidi.
Sekretaris MUI dijabat Prof Dadang Kahmad. Wakil Sekretaris MUI diisi KH Zulfa Mustofa, Prof. Mukhtar Latif, dan Prof Maman Abdurrahman.
Di jajaran Dewan Pimpinan MUI, KH Miftahul Akhyar menjabat Ketua Umum MUI. Kemudian Wakil Ketua Umum MUI diisi Anwar Abbas, KH Marsyudi Syuhud, dan Drs Basri Barmanda.
Posisi Ketua MUI dijabat 14 orang, yakni KH Masduki Baidlowi, Dr Yusnar Yusuf Rangkuti, Prof Noor Achmad, KH Abdullah Jaidi, KH Afifuddin Muhajir.rn(Fajar)rn
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Menhan Tekankan Bela Negara dan Patriotisme kepada Siswa Latsarmil Komcad
Wamenhan Bersama Wamenkes Tinjau Kesiapan RS Tk. II Dustira Layani Prajurit dan Masyarakat
Buka Kongres Nasional ke-V API, Wapres Tekankan Penguatan Toleransi untuk Jaga Persatuan Bangsa
Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...
Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...