Connect with us

Pemerintahan

Buka Kongres Nasional ke-V API, Wapres Tekankan Penguatan Toleransi untuk Jaga Persatuan Bangsa

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Wapres saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (08/10/2026).

Menurut Wapres, keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sehingga harus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas masih terjadinya kasus intoleransi di sejumlah daerah serta menekankan pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai.

“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Wapres.

Lebih jauh Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap persoalan intoleransi, termasuk dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Menurutnya, kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini. Negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Wapres.

Advertisement

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wapres menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan para pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.

Wapres menyampaikan bahwa gereja tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, jemaat tetap dapat melaksanakan ibadah secara normal. Penanganan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Wapres mengingatkan para pemangku kepentingan di daerah agar lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap persoalan yang berpotensi memunculkan intoleransi perlu segera ditangani dan dicarikan solusi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Saya selalu mengingatkan kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah, Kapolda, Pangdam, agar peka terhadap kondisi di tengah masyarakat. Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” pinta Wapres.

Dalam konteks tersebut, Wapres menilai kerukunan dan persatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para rohaniwan. Karena itu, forum Kongres Nasional API diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kontribusi para pendeta dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan menjaga keutuhan bangsa.

Advertisement

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus saling menguatkan, membantu, dan menghargai perbedaan. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi dan kabar bohong yang dapat dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.

“Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” tutup Wapres.

Sebelumnya Pdt. Estefanus Baalati selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) API sekaligus Ketua Panitia Kongres melaporkan bahwa organisasi yang berdiri sejak 2002 tersebut kini telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi, sekitar 208 kabupaten/kota, serta tiga perwakilan luar negeri di Timur Tengah, Malaysia, dan Hong Kong. Kongres Nasional ke-V API dihadiri hampir 400 peserta, menunjukkan konsolidasi organisasi yang semakin luas dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Pdt. Stefanus mengapresiasi kehadiran Wapres dalam kongres tersebut. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi wujud semangat untuk terus merangkul dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman elemen dan umat di Indonesia.

“Kami bukan sekadar melihat beliau sebagai Wakil Presiden, tetapi kami melihat beliau sebagai pribadi yang berkarya bagi bangsa. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Wapres kita, kerja-kerja yang menyatukan semua elemen, kerja-kerja yang menyatukan dan merangkul semua umat,” ungkap Pendeta Estefanus.

Advertisement

Kongres Nasional ke-V API menjadi momentum konsolidasi para pendeta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membahas konsolidasi nasional dan pembekalan kader, kongres juga mengagendakan pemilihan DPP API periode 2026–2031 serta penetapan arah organisasi dan program kerja strategis.

Tangerang, 8 Oktober 2026

Biro Pers, Media, dan Informasi

Sekretariat Wakil Presiden

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik3 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik3 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik4 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik4 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik4 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik4 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik4 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik6 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik6 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik6 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...