Vaksin Covid-19 Gratis, Pemangku Kepentingan Harus Berkoordinasi Sebaik-baiknya

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Desakan masyarakat agar vaksin Covid-19 digratiskan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan vaksinasi mandiri yang membuat sebagian masyarakat harus mendapatkan vaksin secara berbayar.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, terkait dengan program vaksinasi, pemerintah telah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara.

’’Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,’’ ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (16/12).

Jokowi telah memerintah jajaran kabinet, lembaga negara, maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan. ’’Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait dengan ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini,’’ lanjutnya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin Covid-19.

Selain itu, ada sedikit perubahan mengenai prioritas vaksinasi. ’’Nanti saya yang menjadi penerima pertama, divaksin kali pertama,’’ tambahnya. Hal itu dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang jelas, meskipun nanti sudah ada vaksin, presiden meminta protokol kesehatan tetap diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan vaksin gratis hanya untuk 30 persen penduduk. Selebihnya harus melakukan vaksinasi mandiri. Kemudian, kebijakan tersebut berubah baru-baru ini menjadi 50:50. Artinya, 50 persen gratis dan 50 persen berbayar. Kini vaksinasi berbayar resmi dihapus dan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksinasi secara gratis.rn(Fajar)rn