Masa Kontrak PPPK Berbeda-beda, Abdul Mujid: Inilah yang Menimbulkan Kecurigaan Kami

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Penetapan masa kontrak PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) ternyata berbeda-beda.

Ada daerah yang mengusulkan masa kontrak PPPK sampai lima tahun. Sebagian lagi hanya satu tahun. Padahal mereka sama-sama direkrut Februari 2019.

Perbedaan masa kontrak ini sontak membuat PPPK bertanya-tanya dan timbul kecemburuan. Seperti diutarakan Pengurus Forum Komunikasi THL TBPP Nasional Abdul Mujid kepada JPNN.com, Senin (21/12).

Sejak mendapatkan salinan surat keputusan kepala daerah untuk usulan nomor induk PPPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di mana dicantumkan masa kontrak, timbul masalah baru.

Masa kontrak PPPK penyuluh pertanian di masing-masing daerah berbeda-beda. Dia mencontohkan di Kabupaten Alor, masa kontraknya lima tahun terhitung 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025.

Sedangkan di Kota Siantar dan Kabupaten Bogor hanya satu tahun, mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.

“Ini bukan hanya penyuluh pertanian. Teman-teman honorer K2 juga sama. Makanya teman-teman yang dikontrak satu tahun ini minta diadvokasi karena kontraknya bukan lima tahun,” ujarnya.

Dikatakan Abdul Mujid, sesuai PermenPAN-RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK, masa kontrak minimal satu tahun dan maksimal lima tahun.

Untuk PPPK yang usianya jelang pensiun (setahun sebelum pensiun), maka masa kontraknya satu tahun. Dari aturan itu jelas, lanjut Abdul Mujid, kalau Pemda bisa saja mengambil masa kontrak maksimal lima tahun dan bukan setahun. Mengingat, PPPK yang dikontrak satu tahun itu usianya belum mendekati pensiun.rn(Fajar)rn