Connect with us

Pemerintahan

Ada Potensi 3,6 Juta Barel ‘Dead Stock’ di Fasilitas Produksi Migas yang Tidak Termanfaatkan

Published

on

Wamen ESDM saat meninjau kilang minya ke Gresik, Jawa Timur (Foto: Kementerian ESDM)

Wamen ESDM saat meninjau fasilitas kilang minyak ke Gresik, Jawa Timur, Sabtu (8/9) (Foto: Kementerian ESDM)

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak termanfaatkan.

Dead stock crude oil ini terdapat pada tangki-tangki fasilitas produksi migas milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Arcandra saat meninjau Onshore Processing Facility (OPF) PT Saka Energi Indonesia bersama Dirjen Migas Djoko Siswanto dan Wakil Kepala SKK Migas Sukandar di Gresik, Sabtu (8/9). “Tujuan utama kita ke sini untuk melihat dead stock,” ujarnya.

Dead stock atau dengan sebutan lainnya, unpumpable stock adalah volume produk crude oil (minyak mentah) hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompakan untuk penyaluran, sehingga tidak dapat termanfaatkan.

Advertisement

Arcandra menginginkan agar volume stok crude oil yang selama ini mengendap (dead stock) dapat dimanfaatkan untuk dijual dan menambah penerimaan negara di sektor migas.

“Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa, diam di tangki, itu bisa kita bersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam, menjadi bermanfaat,” ujarnya.

“Angka dead stock kita sekarang sekitar 3,6 juta barel di seluruh Indonesia. Nah, ini mampu enggak kita kurangi pada level yang reasonable,” kata Arcandra.

Selama ini, untuk wilayah kerja migas dengan kontrak bagi hasil skema cost recovery, dead stock berpotensi dibebankan pada biaya yang harus dibayarkan oleh negara. Hal ini tentu tidak efisien dan berpotensi mengurangi PNBP migas dari kelebihan pembebanan cost recovery.

Arcandra optimis dari sisi teknologi, KKKS di Indonesia mampu untuk mengonversi dead stock ini menjadi produk yang bermanfaat dan bisa dijual.

Advertisement

“Karena isunya bukan masalah teknologi dan isu technical engineering. Hasil dari dead stock yang sudah diambil bisa dibawa ke kilang-kilang di dalam negeri untuk diolah kembali,” ungkapnya.

“Teknologinya ada, dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi feasible (layak) dan secara keekonomian masuk,” pungkas Arcandra. (Tim Komunikasi ESDM/EN)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...