Connect with us

News

Penampakan Tumpukan Uang Rp 531 M TPPU Obat Ilegal

Published

on

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) obat ilegal yang mencapai Rp531 miliar mengagetkan.

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu menyebut uang ratusan miliar rupiah itu hanya disita dari satu orang, Dianus Pionam, yang sedang menjalani proses peradilan karena mengedarkan obat ilegal.

"Yang mengagetkan ini memang baru satu orang, tapi nilai uangnya besar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/9).

Mahfud menyebut umumnya TPPU terjadi di sektor kelautan, kehutanan, maupun pertambangan. Menurutnya, baru kali ini terungkap TPPU terkait peredaran obat ilegal.

"Di Indonesia itu yang melakukan kayak gini-gini di berbagai tempat, di laut, di hutan, di pertambangan dan berbagai sektor itu diduga banyak," ujarnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan penyitaan aset milik pelaku TPPU ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.

Penyitaan ini merupakan hasil dari kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bareskrim Polri.

Menurutnya, penyitaan itu bisa berdampak positif bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Indonesia, kata Mahfud, sedang berupaya untuk menjadi anggota organisasi yang berkedudukan di Paris tersebut. Adapun salah satu syarat untuk bergabung adalah memiliki banyak prestasi dalam menangani kasus TPPU.

"Itu bukan syarat satu-satunya, tapi itu memberi grade sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh," katanya.

Advertisement

Sementara, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut penyitaan Rp531 miliar ini sebagai pemberantasan tindak ekonomi modern.

Dalam penindakan ini, aparat penegak hukum tidak saja mengejar pelaku melainkan secara bersamaan mengejar uang yang didapatkan pelaku.

Menurut Dian, keberhasilan memberantas tindak pidana ekonomi sangat bergantung pada kemampuan menangani TPPU. Sebab, dalam tindakan itu terdapat faktor yang membuat pelaku jera.

"Kalau misalnya hanya mengejar pelaku tentu ini tidak ada faktor penjera," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp531 miliar dari TPPU penjualan obat ilegal dengan terdakwa Dianus Pionam.

Advertisement

Selain itu, penyidik juga menyita mobil sport, dua unit rumah di Pantai Indah Kapuk (PIK), tanah, dan lainnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 jam ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 jam ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 jam ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 jam ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 jam ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 jam ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 jam ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 jam ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 jam ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...