Connect with us

News

Penampakan Tumpukan Uang Rp 531 M TPPU Obat Ilegal

Published

on

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) obat ilegal yang mencapai Rp531 miliar mengagetkan.

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu menyebut uang ratusan miliar rupiah itu hanya disita dari satu orang, Dianus Pionam, yang sedang menjalani proses peradilan karena mengedarkan obat ilegal.

"Yang mengagetkan ini memang baru satu orang, tapi nilai uangnya besar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/9).

Mahfud menyebut umumnya TPPU terjadi di sektor kelautan, kehutanan, maupun pertambangan. Menurutnya, baru kali ini terungkap TPPU terkait peredaran obat ilegal.

"Di Indonesia itu yang melakukan kayak gini-gini di berbagai tempat, di laut, di hutan, di pertambangan dan berbagai sektor itu diduga banyak," ujarnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan penyitaan aset milik pelaku TPPU ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.

Penyitaan ini merupakan hasil dari kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bareskrim Polri.

Menurutnya, penyitaan itu bisa berdampak positif bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Indonesia, kata Mahfud, sedang berupaya untuk menjadi anggota organisasi yang berkedudukan di Paris tersebut. Adapun salah satu syarat untuk bergabung adalah memiliki banyak prestasi dalam menangani kasus TPPU.

"Itu bukan syarat satu-satunya, tapi itu memberi grade sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh," katanya.

Advertisement

Sementara, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut penyitaan Rp531 miliar ini sebagai pemberantasan tindak ekonomi modern.

Dalam penindakan ini, aparat penegak hukum tidak saja mengejar pelaku melainkan secara bersamaan mengejar uang yang didapatkan pelaku.

Menurut Dian, keberhasilan memberantas tindak pidana ekonomi sangat bergantung pada kemampuan menangani TPPU. Sebab, dalam tindakan itu terdapat faktor yang membuat pelaku jera.

"Kalau misalnya hanya mengejar pelaku tentu ini tidak ada faktor penjera," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp531 miliar dari TPPU penjualan obat ilegal dengan terdakwa Dianus Pionam.

Advertisement

Selain itu, penyidik juga menyita mobil sport, dua unit rumah di Pantai Indah Kapuk (PIK), tanah, dan lainnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...