Connect with us

News

Puan Minta Pemerintah Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 di akhir Tahun

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Hal ini diperlukan untuk mengendalikan dampak potensi penularan Covid-19, terutama pada momen liburan akhir tahun.

Hal itu ditegaskan Puan dalam acara vaksinasi dan pemberian bansos yang diselenggarakan oleh Bharatasena Akabri 1996 di SMKN 2 Tangerang, Banten, Kamis (22/9/2021).

Acara yang digagas alumni Akabri 1996 dari matra TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri itu juga turut menggelar pelatihan UMKM dan Transformasi Digital Aplikasi UMKM Presisi. 

“Sebentar lagi akan ada perayaan Tahun Baru, Natal. Pengalaman kita di acara hari raya besar, meski sudah ada pembatasan mobilitas, tetap saja terjadi arus warga yang signifikan. Akibatnya terjadi lonjakan kasus. Kita tahu, wilayah ini (Jabodetabek) paling tinggi mobilitas penduduknya, apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Puan.

Advertisement

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, lanjut Puan, vaksinasi harus terus digenjot di samping penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor.

Pada kesempatan ini, Puan juga mengikuti pertemuan virtual dengan 32 Korwil/Polda yang ada personel Bharatasena Akabri 1996.

Dia menyebut percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi perlu dilakukan mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19, salah satu sumber besar penularan Corona diakibatkan oleh mobilitas penduduk.

“Karena itu, percepatan vaksin untuk wilayah ini harus terus digenjot sebagai antisipasi dari sisi hulu,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut meminta semua pihak mewaspadai potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur akhir tahun.

Advertisement

Puan menyebut, jangan sampai terulang lagi lonjakan kasus Corona seperti Juni-Agustus lalu.

“Maka sebelum bulan Desember, Jabodetabek sebagai wilayah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, harus sudah mencapai kekebalan komunal,” imbau Puan.

Kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Puan juga sudah berdiskusi mengenai perlunya antisipasi dampak libur akhir tahun. Tak hanya di Jabodetabek, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia.

“Karena itu vaksinasi harus digencarkan, juga secara nasional,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Puan mengapresiasi kegiatan yang digelar Polri dan TNI untuk membantu percepatan vaksinasi. Termasuk pelaksanaan vaksinasi di sekolah hari ini dalam upaya persiapan pembelajaran tatap muka (PTM).

Advertisement

“Urusan untuk bisa vaksinasi seluruh Indonesia harus dikerjakan bersama-sama, gotong royong. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kemarin saya sama presiden ke Banten. Banten ini sudah cukup baik vaksinasinya, walaupun banyak kekurangan vaksinator, presiden minta bantuan vaksinator ke Kapolri dan Panglima TNI,” papar Puan.

Dalam percepatan vaksinasi, Puan menyebut pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pihak swasta. Puan menyatakan dirinya akan membantu dengan mendorong lewat fungsi yang melekat pada DPR.

“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang melakukan. TNI/Polri sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kalau tidak ada sinergi semua pihak maka percepatan vaksinasi tidak akan tercapai,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengapresiasi langkah alumni Akabri 1996 yang telah menunjukkan sikap gotong royong melalui sejumlah program ini, termasuk pemberian bansos kepada masyarakat.

Program tersebut digelar dalam rangka memperingati 25 tahun masa pengabdian alumnus Akabri 1996 untuk Indonesia.

Advertisement

“Ini patut diapresiasi semua pihak sebagai bentuk gotong royong seluruh elemen bangsa dalam meringankan beban hidup masyarakat akibat Pandemi,” ucap Puan.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...