Connect with us

News

Satgas: Waspadai Meningkatnya Mobilitas Pasca Penurunan Kasus Untuk Menghindari Third Wave Covid-19

Published

on

JAKARTA – Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah cukup terkendali. Hal ini tercermin dari grafik kasus yang terus melandai.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan pada masa-masa seperti inilah, semua pihak harus menahan diri agar Indonesia tidak menghadapi lonjakan ketiga (third wave). 

"Hal yang perlu diwaspadai adalah dengan melandainya kasus COVID-19 saat ini pasca second wave (lonjakan kedua), mobilitas penduduk cenderung mengalami peningkatan," ujar Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (23/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Dari pengalaman penanganan selama pandemi, terjadinya kenaikan kasus sebagai dampak dari adanya periode libur panjang. Dan kenaikan kasus disebabkan dari meningkatnya mobilitas masyarakat saat kasus melandai.

Hal ini terbukti dari beberapa periode libur panjang hari raya yaitu Idul Fitri tahun 2020, periode Natal dan Tahun Baru 2021 serta periode Idul Fitri tahun 2021.

Advertisement

Kenaikan kasus terjadi mulai dari kenaikan yang tidak begitu signifikan hingga Indonesia mengalami lonjakan pertama (first wave) dan juga pada lonjakan kedua.

"Tidak dapat terelakkan bahwa periode libur hari raya berdampak signifikan pada mobilitas penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi," imbuh Wiku. 

Keterkaitannya karena masyarakat cenderung berkumpul, bertemu dengan keluarga dan bepergian pada periode tersebut.

Kegiatan kegiatan inilah yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19.  Apalagi jika kegiatan tersebut tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan.

Lalu, secara grafik kasus terdapat jeda antara kenaikan mobilitas penduduk dengan kenaikan kasus. Pola tersebut menggambarkan mobilitas penduduk tinggi pada saat kasus belum meningkat.

Advertisement

Begitu kasus meningkat mobilitas langsung turun drastis karena kebijakan pembatasan yang diterapkan.

Pola tersebut berulang ketika kasus mulai melandai mobilitas kembali meningkat. Peningkatan paling tajam terjadi pada periode Libur Idul Fitri 2021 dan tidak lama kemudian Indonesia mengalami second wave dan barulah mobilitas perlahan kembali menurun.

"Adanya pola ini menunjukkan bahwa pemerintah responsif dalam menurunkan lonjakan kasus dengan langsung menetapkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas. Adanya penurunan mobilitas saat kasus meningkat juga tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah," lanjut Wiku.

Jika mencermati pola tersebut, Wiku mengingatkan, bukan tidak mungkin kasus COVID-19 dapat kembali meningkat di kemudian hari sebagai dampak dari mobilitas yang meningkat saat ini.

Terlebih saat ini kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sudah mulai dibuka secara bertahap. Dan kebijakan pembatasan pelonggaran mobilitas mungkin saja akan terus diterapkan.

Advertisement

"Meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan, namun dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkegiatan sehari-hari. Dan hindari kerumunan semaksimal mungkin di dalam rangka mempertahankan pelandaian kasus COVID-19," pungkas Wiku.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...