Gerindra Minta Demokrat Tertibkan Kadernya

Jakarta: Tidak solidnya dukungan kader partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap sebagai hal wajar. Partai Gerindra menganggap hal tersebut adalah realitas politik yang mesti dihadapi.

“Yang terjadi di Demokrat adalah realita politik dalam setiap event demokrasi dari setiap pemilihan bupati walikota gubernur,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin 10 September 2018.

Muzani menyadari tak bisa 100 persen sepenuhnya memaksa kader parpol koalisi mendukung Prabowo-Sandi. Namun, ia meminta setiap kader parpol koalisi bisa menertibkan kader yang tak sejalan dengan sikap resmi partai. “Itu sebagai persoalan rumah tangga Demokrat jadi setiap partai menanggapi persoalan internalnya dengan cara masing-masing,” ujar Muzani.


Menurut Muzani, fenomena kader membelot dukungan bukan saja dialami koalisi Prabowo-Sandi. Hal itu pun berlaku di koalisi Jokowi-Ma’ruf. “Dari sisi itu saja kita sudah menganggap ini suatu realitas. Di pilpres lalu terjadi. Emangnya sebelah sana enggak ada yang mau ke mari, eh banyak,” ujar Muzani.

Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Itu dilakukan mengingat jumlah kader yang membelot cukup banyak.


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan dispensasi diberikan karena di beberapa wilayah dukungan kadernya untuk Jokowi-Ma’ruf mencapai 90 persen.

Baca: 90% Kader Demokrat di Papua Dukung Jokowi

(YDH)