Connect with us

Internasional

Developer Takut Masuk Penjara, Pengacara Robot AI Batal Ikut Sidang

Published

on

Kabarpolitik.com – Belum lama ini beredar kabar bahwa untuk pertama kalinya, “pengacara” robot yang dibekali dengan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan mengikuti persidangan. Bukan pengacara manusia, seperti sudah disinggung di atas, ini adalah robot yang dikembangkan dengan kemampuan AI untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya.

Robot pengacara AI pertama di dunia ini dilatih dan dikembangkan oleh perusahaan Kecerdasan Buatan bernama “DoNotPay”. Awalnya robot ini dijadwalkan untuk hadir di pengadilan pada Februari 2023 untuk menangani sebuah kasus pelanggaran lalu lintas di Amerika Serikat (AS).

Sejak laporan kasus tersebut viral, ada serangkaian keberatan dari berbagai pihak. Karena oposisi yang kuat dari “rekan” pengacara manusia dan risiko masuk penjara, pengembang pengacara AI ini tiba-tiba mengakhiri rencananya.

Pengumuman tersebut datang dari CEO DoNotPay, Joshua Browder, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengacara AI tadi. Browder memberi tahu NPR bahwa sejak mengumumkan kehadirannya di pengadilan, dia telah menerima banyak surat kritikan dari berbagai asosiasi pengacara negara bagian yang mengancam perusahaannya.

Salah satu ancaman bahkan mengklaim bahwa Browder bisa masuk penjara selama enam bulan. “Bahkan jika tidak ada hukuman penjara yang nyata, ancaman tuntutan pidana sudah cukup bagi saya untuk membatalkannya,” ujarnya.

Advertisement

Namun, Browder menolak mengatakan asosiasi pengacara negara bagian mana yang mengiriminya surat ancaman. Dia juga tidak mengungkapkan pejabat yang mengeluarkan ancaman kemungkinan penuntutan. Namun dia mengatakan DoNotPay sedang diselidiki oleh beberapa asosiasi pengacara negara bagian, termasuk California.

Saat pengacara AI muncul di pengadilan, terdakwa dalam kasus tersebut akan memakai kacamata pintar. Ini kemudian akan merekam sesi pengadilan melalui kamera. Kemudian, pengacara AI akan mendampingi terdakwa bagaimana menjawab dari pembicara.

Sistem ini mengandalkan sejumlah generator teks AI, termasuk ChatGPT dan DaVinci. Tapi masalahnya adalah pengadilan negara bagian AS umumnya tidak mengizinkan rekaman audio selama proses hukum langsung.

Pengacara AI perlu merekam audio di pengadilan dan memberikan jawaban berdasarkan audio tersebut. Jadi, agar pengacara AI berfungsi, secara teknis harus melanggar hukum. Browder mengatakan DoNotPay tidak akan lagi digunakan dalam kasus tersebut.

Namun, ini akan memfokuskan upayanya untuk membantu orang menangani tagihan medis yang mahal, konten langganan yang tidak diinginkan, dan masalah dengan agen pelaporan kredit serta bantuan hukum diluar persidangan lainnya.

Advertisement

Browder mengatakan dia berharap ini bukan akhir dari AI di pengadilan. “Faktanya adalah, kebanyakan orang tidak mampu membayar pengacara, dan pengacara AI dapat mengubahnya dan mengizinkan orang menggunakan alat seperti ChatGPT di pengadilan, yang mungkin membantu mereka menang,” terangnya.

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...