Connect with us

Internasional

WHO Sebut Dunia Perlu Kurangi Konsumsi Garam Meja, Ini Alasannya

Published

on

Kabarpolitik.com – Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang pengurangan asupan natrium menunjukkan bahwa planet bumi berada di luar jalur untuk mencapai target dunia dalam mengurangi konsumsi garam sebesar 30 persen pada 2025. Natrium adalah nutrisi penting, tetapi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kematian dini bila dikonsumsi berlebihan.

Sumber utama asupan natrium adalah garam meja (natrium klorida), tetapi juga bumbu lain seperti natrium glutamat.

“Pola makan yang tidak sehat adalah penyebab utama kematian dan penyakit secara global, dan asupan natrium yang berlebihan adalah salah satu penyebab utamanya,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Laporan menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan natrium wajib hanya melindungi 3 persen populasi dunia, dan 73 persen dari 194 negara anggota WHO tidak memiliki implementasi penuh dari kebijakan tersebut.

“Laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara belum mengadopsi kebijakan pengurangan natrium wajib, sehingga membuat warga mereka berisiko terkena serangan jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya,” tutur Tedros.

Advertisement

Asupan garam rata-rata global diperkirakan 10,8 gram setiap hari, atau lebih dari dua kali lipat rekomendasi WHO yaitu kurang dari 5 gram garam per hari atau satu sendok teh. Laporan itu mengatakan bahwa mengonsumsi terlalu banyak garam dapat menjadi faktor risiko utama untuk diet dan kematian terkait gizi.

Lebih banyak bukti muncul yang mendokumentasikan hubungan antara asupan natrium yang tinggi dan peningkatan risiko kondisi kesehatan lainnya seperti kanker lambung, obesitas, osteoporosis, dan penyakit ginjal.

Menerapkan kebijakan pengurangan natrium yang sangat hemat biaya dapat menyelamatkan sekitar 7 juta nyawa secara global pada tahun 2030, menurut laporan WHO. Kebijakan tersebut dapat mempermudah jalan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular.

Namun, saat ini, hanya sembilan negara yakni Brazil, Chile, Republik Ceko, Lithuania, Malaysia, Meksiko, Arab Saudi, Spanyol, dan Uruguay yang memiliki paket kebijakan komprehensif yang direkomendasikan untuk mengurangi asupan natrium.

“WHO menyerukan kepada semua negara untuk menerapkan ‘Best Buys’ untuk pengurangan natrium, dan kepada produsen untuk menerapkan tolok ukur WHO untuk kandungan natrium dalam makanan,” kata Tedros dalam sebuah pernyataan.

Advertisement

Pendekatan komprehensif untuk pengurangan natrium mencakup kebijakan wajib dan intervensi “pembelian terbaik” WHO terkait natrium, yang secara signifikan berkontribusi untuk mencegah penyakit tidak menular.

Lebih lanjut, WHO menyerukan komunitas global untuk mengurangi garam dalam makanan, di antaranya dengan memformulasi ulang makanan agar mengandung lebih sedikit garam dan menetapkan target natrium dalam makanan. Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah menetapkan kebijakan pengadaan pangan publik untuk membatasi garam atau makanan kaya natrium di lembaga publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat kerja, dan panti jompo.

WHO mendorong pelabelan di bagian depan kemasan yang membantu konsumen memilih produk rendah natrium, komunikasi perubahan perilaku, dan kampanye media massa untuk mengurangi konsumsi garam/natrium.

Negara-negara didorong untuk menetapkan target kandungan natrium untuk makanan olahan yang sejalan dengan Tolok Ukur Natrium Global WHO dan menegakkannya melalui kebijakan itu. Kebijakan pengurangan natrium wajib lebih efektif, mencapai cakupan yang lebih luas, dan melindungi dari kepentingan komersial sambil memberikan lapangan permainan yang setara bagi produsen makanan.

Sebagai bagian dari laporan, WHO mengembangkan kartu skor negara natrium untuk negara anggota berdasarkan jenis dan jumlah kebijakan pengurangan natrium yang mereka miliki.

Advertisement

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...