Politik
Terima Luhut dan Jajaran DEN, Presiden Prabowo Bahas Risiko Ekonomi hingga Ketahanan Pangan
Published
2 minggu agoon
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Usai pertemuan, Luhut menyampaikan bahwa DEN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden berdasarkan perkembangan ekonomi dunia dan berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
“Ada beberapa rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden mengikuti perkembangan dunia saat ini yang dampaknya tentu suka-tidak suka pada ekonomi Indonesia juga banyak,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, DEN tidak hanya memaparkan berbagai tantangan ekonomi, tetapi juga menawarkan alternatif solusi untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guna mengkonfirmasi data serta memastikan kesesuaian informasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan.
“Tadi satu per satu kami jelaskan karena ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, ada Menko Perekonomian, jadi tadi sekaligus juga kita merekonfirmasi data-data yang ada,” ungkapnya.
Luhut mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap data dan kajian ekonomi yang disampaikan. Sejumlah risiko ke depan, termasuk potensi dampak fenomena El Niño dan La Niña, turut dibahas bersama langkah-langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Saya senang sekali Bapak Presiden tadi sangat memberikan perhatian dengan data-data ekonomi yang kami berikan. Memang berbagai masalah timbul, dan mungkin timbul, misalnya menyangkut El Nino, La Nina ke depan ini. Namun, semua itu kami juga berikan solusi dan menurut kami manageable juga,” lanjutnya.
Ia menegaskan, penggunaan data yang akurat dan kajian komprehensif menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, DEN turut melaporkan perkembangan sejumlah isu strategis, mulai dari perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi, harga dan ketersediaan bahan bakar, hingga kondisi pasar modal.
“Jadi dengan data-data yang lengkap ini proses pengambilan keputusan kita harapkan basisnya data dan studi,” ucap Luhut.
Untuk memperkuat kualitas pengambilan kebijakan, DEN berencana meningkatkan intensitas penyampaian laporan dan pembaruan data kepada Presiden. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat merespons perkembangan ekonomi global secara cepat, tepat, dan terukur.
“Kiranya kami akan lebih intensif memberikan data-data briefing kepada Presiden sehingga dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang Presiden ter-upgrade dengan data-data yang update betul,” tandas Luhut.
Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data terkini, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi berbagai resiko ekonomi global sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dasco: DPR dan Pemerintah Sepakati Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu Mulai 2027
Habiburokhman: Pemberantasan Korupsi Jadi Fokus Utama RUU Perampasan Aset
Menhan Sjafrie Tekankan Soliditas dan Kewaspadaan Pejabat Kemhan Hadapi Tantangan Tugas Negara
Dasco Serahkan Kasus Penyadapan Ilegal kepada Polri, Minta Komisi III DPR Lakukan Pengawasan
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Berpihak pada Pemulihan Kerugian Korban
Azis Subekti Dorong Sinkronisasi APBN-APBD untuk Beri Kepastian Alokasi Transfer ke Daerah
Presiden Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Disiapkan
Hasil Ubinan BPS Cirebon Capai 9,2 Ton per Hektare, Petani Gunakan Aplikasi Pureplant
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...

