Connect with us

Politik

PPP Minta Sistem Keamanan Aset Pertamina Diperkuat

Published

on

rnJakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari PPP Anwar Idris mendesak Pertamina untuk memperkuat sistem keamanan aset-asetnya. Hal itu buntut dari kebakaran di Depo Plumpang yang terjadi untuk ketiga kalinya.rn“Berulangnya kebakaran Depo Plumpang ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan aset Pertamina,” ujar Anwar Idris saat menjadi pembicara seminar Fraksi PPP DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).rnLegislator PPP ini menilai kebakaran Depo Plumpang ini seharusnya bisa diantisipasi sehingga tidak ada korban. Sampai 18 Maret 2023, tercatat 29 orang meninggal dunia dan 15 orang masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran Depo Plumpang pada 3 Maret 2023 lalu.rnDikatakannya, kebakaran pada aset dan fasilitas Pertamina sering terjadi. Kilang Balongan terbakar dua kali dan kilang Cilacap juga terbakar dua kali.rnAnggota dewan dari Dapil Aceh II ini meminta Pertamina harus mengevaluasi keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya. Bahkan, dia meminta dilaksanakan audit secara berkala.rnKetua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan, kebakaran Depo Plumpang itu harus menjadi momentum evaluasi sistem keamanan aset-aset perusahaan plat merah itu. Terlebih, Depo Plumpang itu merupakan obyek vital nasional.rn“Ini menjadi pelajaran buat Pertamina untuk memastikan sistem keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya, supaya di masa depan, kebakaran seperti ini tidak terulang lagi,” terangnya saat menjadi keynote speaker seminar.rnDirektur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro sependapat agar dilakukan investigasi dan audit terhadap aset-aset Pertamina. Klausul yang menjelaskan perlunya audit berkala itu ada dalam Keppres No. 63 Tahun 2004, Permen ESDM No. 4 Tahun 2017, Permen ESDM No. 48 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM NO. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.rnKomaidi kemudian juga meminta aset-aset Pertamina dilakukan peremajaan. Jika menyangkut keselamatan orang, peremajaan tersebut harusnya diutamakan.rn“Ini masalah maintenance, harus diutamakan. Kalau waktunya diganti, harusnya diganti. Ini menjadi otokritik kita bersama,” pungkasnya.rnSeminar Fraksi PPP DPR RI kali ini mengangkat tema “Kebakaran Depo BBM Plumpang: Menyoal Lemahnya Sistem Keamanan Aset-aset Pertamina.” Moderator seminar adalah Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PPP Samsul Hilal.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...