Connect with us

Politik

PPP Minta Sistem Keamanan Aset Pertamina Diperkuat

Published

on

rnJakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari PPP Anwar Idris mendesak Pertamina untuk memperkuat sistem keamanan aset-asetnya. Hal itu buntut dari kebakaran di Depo Plumpang yang terjadi untuk ketiga kalinya.rn“Berulangnya kebakaran Depo Plumpang ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan aset Pertamina,” ujar Anwar Idris saat menjadi pembicara seminar Fraksi PPP DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).rnLegislator PPP ini menilai kebakaran Depo Plumpang ini seharusnya bisa diantisipasi sehingga tidak ada korban. Sampai 18 Maret 2023, tercatat 29 orang meninggal dunia dan 15 orang masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran Depo Plumpang pada 3 Maret 2023 lalu.rnDikatakannya, kebakaran pada aset dan fasilitas Pertamina sering terjadi. Kilang Balongan terbakar dua kali dan kilang Cilacap juga terbakar dua kali.rnAnggota dewan dari Dapil Aceh II ini meminta Pertamina harus mengevaluasi keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya. Bahkan, dia meminta dilaksanakan audit secara berkala.rnKetua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan, kebakaran Depo Plumpang itu harus menjadi momentum evaluasi sistem keamanan aset-aset perusahaan plat merah itu. Terlebih, Depo Plumpang itu merupakan obyek vital nasional.rn“Ini menjadi pelajaran buat Pertamina untuk memastikan sistem keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya, supaya di masa depan, kebakaran seperti ini tidak terulang lagi,” terangnya saat menjadi keynote speaker seminar.rnDirektur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro sependapat agar dilakukan investigasi dan audit terhadap aset-aset Pertamina. Klausul yang menjelaskan perlunya audit berkala itu ada dalam Keppres No. 63 Tahun 2004, Permen ESDM No. 4 Tahun 2017, Permen ESDM No. 48 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM NO. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.rnKomaidi kemudian juga meminta aset-aset Pertamina dilakukan peremajaan. Jika menyangkut keselamatan orang, peremajaan tersebut harusnya diutamakan.rn“Ini masalah maintenance, harus diutamakan. Kalau waktunya diganti, harusnya diganti. Ini menjadi otokritik kita bersama,” pungkasnya.rnSeminar Fraksi PPP DPR RI kali ini mengangkat tema “Kebakaran Depo BBM Plumpang: Menyoal Lemahnya Sistem Keamanan Aset-aset Pertamina.” Moderator seminar adalah Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PPP Samsul Hilal.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...