Masyarakat Diminta Aktif Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Jakarta: Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Alwan Ola meminta masyarakat turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran selama masa Pemilu serentak 2019. 

Dalam diskusi bertajuk peran pemuda dalam pemilu partisipatif Alwan mengatakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu menjadi tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. 

Alwan menilai partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur hanya dari kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS). 

"Ketika partisipasi meningkat wujudnya bukan diukur dari seberapa banyak yang datang ke TPS. Tetapi masyarakat juga perlu sadar untuk berani melaporkan pelanggaran," kata Alwan di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018. 

Alwan mengatakan saat ini mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan KPU sudah baik. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu masih minim. Laporan justru banyak berdatangan dari kalangan peserta pemilu. 

Penyelenggara pemilu dinilai masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan animo masyarakat agar mau berpartisipasi mengawasi jalannya pesta demokrasi. Apalagi instrumen pengawasan saat ini sudah cukup memadai. 

"Di era digital seperti sekarang ini tentu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemilu. Saat laporan sudah banyak,  Bawaslu harus segera menindak juga," ujar dia. 

Lebih lanjut Alwan mengatakan penyelenggara maupun peserta pemilu juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.  Ia berharap dengan meningkatnya pengetahuan politik masyarakat bisa semakin aktif berpartisipasi memantau jalannya pemilu. 

"Pemilu serentak di mana pencoblosan lima surat suara dilakukan dalam satu hari tentu ada potensi kecurangan. Keterlibatan masyarakat ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik tentunya," jelas Alwan.