Wiranto Mewaspadai Ancaman Politik Identitas

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan ancaman Pemilu 2019 yang sebenarnya ialah politik identitas. Politik indentitas harus diwaspadai di samping gerakan terorisme dan radikalisme. 

“Waktu milih ini kan ada gerakan-gerakan yang mencoba menjadikan politik indentitas jadi bagian kampanye. Itu yang menganggu,” kata Wiranto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, usai mengikuti rapat koordinasi dengan Polri-TNI, Kamis, 13 September 2018. 

Wiranto tak ingin politik indentitas membuat uji kualitas dan uji kompetensi dalam memilih pemimpin untuk melanjutkan pembangunan menjadi kacau. Politik identitas bisa membuat publik salah memilih pemimpin.

“Karena apa, jangan sampai pemilu yang memberikan kesempatan rakyat memilih pemimpinnya, jadi ajang perpecahan bangsa,” ujar dia. 

Wiranto menuturkan harusnya pemilu menjadi ajang pemersatu bangsa. Caranya, para calon pemimpin memberikan contoh ke masing-masing pendukung. 

“Sekarang tergantung kepada kontestan dan para timses agar mengajak masyarakat untuk masuk proses yang bermartabat, beretika, proses yang memang memenuhi tuntutan hukum. Jangan sampai justru lepas dari koridor itu,” beber dia. 

Baca: Kepala Daerah Boleh Kampanye saat Libur

Dia mengingatkan agar publik pasang mata terhadap politik identitas mengunakan isu agama, kelompok masyarakat, dan suku. Hal ini kerap menjadi kampanye dominan di Ibu Kota dan daerah. 

“Intinya kita waspadai soal itu, lalu soal hoaks, propaganda negatif ini juga ujaran kebencian bisa terjadi dan masih terjadi. Itu yang kita butuh kesadaran masyarakat bahwa pemilu bukan adu hoaks bukan adu menista pihak lain,” ungkap dia. 

Mestinya, kata Wiranto, media sosial digunakan untuk mengabarkan kompetensi juga latar belakang dari masing-masing calon. “Bukan adu kejelekan, sekarang kan masih banyak adu kejelekan, mencari kelemahan di ekspos besar. Terbalik,” jelas dia.

(OGI)