Connect with us

Hukum

Tidak Bisa Dibiarkan! LSAK Nilai Pernyataan Denny Indrayana Bikin Gaduh di Ruang Publik

Published

on

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) Ili Sadeli meminta bekas Menteri Hukum dan HAM yang juga caleg Partai Demokrat Denny Indrayana untuk berhenti meracau, membuat gaduh ruang publik dengan tudingan dan opini menyesatkan.rn”Saudara Denny Indrayana ini makin ngawur tak terkendali nyari panggung dengan meracau membangun opini melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan berbagai asumsi liarnya termasuk kemarin bocoran putusan MK ini sangat berbahaya karena membuat gaduh ruang publik terlebih di tahun politik saat ini,” kata Ili kepada media, Kamis (15/6/2023).rnApa yang telah dinyatakan Denny menurut Ili sudah mulai mengusik ketenangan masyarakat karena berbagai opini liarnya yang tidak mendasar dan tidak terbukti. Sebagai contoh saat Denny menyebut mendapatkan bocoran info putusan MK soal Pemilu Legislatif yang diklaim menjadi proporsional tertutup namun dirinya sendiri yang meralat dengan alasan bagian dari kritik wacana.rn”Dia bilang dapat bocoran MK soal putusan pileg 2024 nanti, setelah didalami ternyata hoak alasannya kritik wacana. Denny juga mengirim surat ke DPR untuk memakzulkan Pemerintahan Jokowi. Jelas orang ini meracau,” tegas Ili.rnTerbaru, lanjut Ili Denny kembali berulah dengan menuding KPK menjalankan agenda politik melemahkan oposisi terkait upaya penyelidikan dugaan kasus korupsi di kementerian pertanian. “Ini tudingan lebih serius lagi,” terang Ili.rnIli menyinggung Denny yang pernah tersandung kasus korupsi payment gateaway di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 lalu yang kasusnya tidak jelas hingga saat ini. “Mungkin beliau punya maksud benar-benar menutupi kasus itu dengan mencitrakan diri berintegritas namun tuding sana-sini. Sebaiknya ini jangan dibiarkan,” ujar Ili.rnSebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengungkapkan informasi atau bocoran terbarunya terkait langkah-langkah penguasa untuk memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan gabungan parpol Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.rnHal itu diungkapkan Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (14/6/2023) yang diberinya judul ‘KPK Memukul KPP’.rn”Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny Indrayana di akun Twitternya, Rabu (14/6/2023).

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...