Connect with us

Hukum

Tidak Bisa Dibiarkan! LSAK Nilai Pernyataan Denny Indrayana Bikin Gaduh di Ruang Publik

Published

on

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) Ili Sadeli meminta bekas Menteri Hukum dan HAM yang juga caleg Partai Demokrat Denny Indrayana untuk berhenti meracau, membuat gaduh ruang publik dengan tudingan dan opini menyesatkan.rn”Saudara Denny Indrayana ini makin ngawur tak terkendali nyari panggung dengan meracau membangun opini melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan berbagai asumsi liarnya termasuk kemarin bocoran putusan MK ini sangat berbahaya karena membuat gaduh ruang publik terlebih di tahun politik saat ini,” kata Ili kepada media, Kamis (15/6/2023).rnApa yang telah dinyatakan Denny menurut Ili sudah mulai mengusik ketenangan masyarakat karena berbagai opini liarnya yang tidak mendasar dan tidak terbukti. Sebagai contoh saat Denny menyebut mendapatkan bocoran info putusan MK soal Pemilu Legislatif yang diklaim menjadi proporsional tertutup namun dirinya sendiri yang meralat dengan alasan bagian dari kritik wacana.rn”Dia bilang dapat bocoran MK soal putusan pileg 2024 nanti, setelah didalami ternyata hoak alasannya kritik wacana. Denny juga mengirim surat ke DPR untuk memakzulkan Pemerintahan Jokowi. Jelas orang ini meracau,” tegas Ili.rnTerbaru, lanjut Ili Denny kembali berulah dengan menuding KPK menjalankan agenda politik melemahkan oposisi terkait upaya penyelidikan dugaan kasus korupsi di kementerian pertanian. “Ini tudingan lebih serius lagi,” terang Ili.rnIli menyinggung Denny yang pernah tersandung kasus korupsi payment gateaway di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 lalu yang kasusnya tidak jelas hingga saat ini. “Mungkin beliau punya maksud benar-benar menutupi kasus itu dengan mencitrakan diri berintegritas namun tuding sana-sini. Sebaiknya ini jangan dibiarkan,” ujar Ili.rnSebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengungkapkan informasi atau bocoran terbarunya terkait langkah-langkah penguasa untuk memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan gabungan parpol Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.rnHal itu diungkapkan Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (14/6/2023) yang diberinya judul ‘KPK Memukul KPP’.rn”Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny Indrayana di akun Twitternya, Rabu (14/6/2023).

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...