Connect with us

Politik

Mardiono: UU Pondok Pesantren Bukti Nyata Cinta PPP pada Santri

Published

on

rnJakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menghadiahkan Undang-Undang Pondok Pesantren kepada para santri. Undang-undang tersebut sebagai pengakuan negara atas kontribusi para santri dalam memperjuangkan dan membangun kemerdekaan Indonesia.rnPlt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan peran santri dan lembaga pendidikan pondok pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan setiap 22 Oktober akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional (HSN).rn“Tidak cukup hanya penetapan Hari Santri saja, Pemerintah bersama DPR juga mengesahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren menjadi Undang-Undang.,” ujar Mardiono, Minggu (22/10/2023).rnMardiono menambahkan bahwa Fraksi PPP di parlemen telah menjadi inisiator pembahasan UU Pondok Pesantren di tahun 2013. Hingga mengajak beberapa fraksi dari partai lain untuk bergabung dan meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.rn“F-PPP DPR jadi satu-satunya Partai Islam yang pertama menginisiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada tahun 2013, F-PPP kemudian mengajak fraksi lainnya yakni PAN, PKS, PKB untuk bergabung mengusung RUU ini,” tambahnya.rnButuh waktu penantian setidaknya 7 tahun bagi F-PPP hingga akhirnya inisiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren ini disahkan jadi UU No.18 Tahun 2019.rnMenurut Mardiono, UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum tanah air ini merdeka. Tidak hanya pengakuan UU Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.rnDipilihnya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan ini bertujuan untuk menginspirasi semangat jihad di kalangan santri terkait nasionalisme yang dianjurkan oleh para ulama.rnPemilihan tanggal 22 Oktober juga berkaitan dengan peristiwa penting saat Pahlawan Nasional KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan pada waktu yang sama di tahun 1945.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...