Connect with us

Politik

Mardiono: UU Pondok Pesantren Bukti Nyata Cinta PPP pada Santri

Published

on

rnJakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menghadiahkan Undang-Undang Pondok Pesantren kepada para santri. Undang-undang tersebut sebagai pengakuan negara atas kontribusi para santri dalam memperjuangkan dan membangun kemerdekaan Indonesia.rnPlt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan peran santri dan lembaga pendidikan pondok pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan setiap 22 Oktober akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional (HSN).rn“Tidak cukup hanya penetapan Hari Santri saja, Pemerintah bersama DPR juga mengesahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren menjadi Undang-Undang.,” ujar Mardiono, Minggu (22/10/2023).rnMardiono menambahkan bahwa Fraksi PPP di parlemen telah menjadi inisiator pembahasan UU Pondok Pesantren di tahun 2013. Hingga mengajak beberapa fraksi dari partai lain untuk bergabung dan meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.rn“F-PPP DPR jadi satu-satunya Partai Islam yang pertama menginisiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada tahun 2013, F-PPP kemudian mengajak fraksi lainnya yakni PAN, PKS, PKB untuk bergabung mengusung RUU ini,” tambahnya.rnButuh waktu penantian setidaknya 7 tahun bagi F-PPP hingga akhirnya inisiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren ini disahkan jadi UU No.18 Tahun 2019.rnMenurut Mardiono, UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum tanah air ini merdeka. Tidak hanya pengakuan UU Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.rnDipilihnya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan ini bertujuan untuk menginspirasi semangat jihad di kalangan santri terkait nasionalisme yang dianjurkan oleh para ulama.rnPemilihan tanggal 22 Oktober juga berkaitan dengan peristiwa penting saat Pahlawan Nasional KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan pada waktu yang sama di tahun 1945.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...