Connect with us

Politik

Pilgub Kepri 2024, Golkar Resmi Usung Ansar Ahmad-Nyanyang Haris

Published

on

Kabarpolitik.com – DPP Partai Golkar menerbitkan surat keputusan rekomendasi untuk pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura (Ayang), sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri pada Pilkada Serentak 2024.

Surat keputusan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto kepada Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura di Jakarta, pada Rabu (8/8/2024) malam.

“Semangat kepada para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pemilukada di provinsinya masing-masing, serta tetap menjaga keguyuban dan persaudaraan sesama anak bangsa,” pesan Airlangga dilansir dari akun instagram @airlanggahartarto_official.

Dengan terbitnya surat keputusan rekomendasi tersebut, maka, Partai Golkar dan Gerindra secara resmi akan berkoalisi untuk mengusung pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang atau Ayang di Pilgub Kepri 2024.

Setelah sebelumnya, pada 1 Agustus 2024 lalu, Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menerbitkan rekomendasi yang sama untuk kedua pasangan tersebut.

Advertisement

Dengan bergabungnya kedua partai itu, maka, saat ini pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang atau Ayang telah mengantongi 18 kursi dari total 45 kursi di DPRD Kepri. Dengan rincian, Partai Golkar 9 kursi dan Partai Gerindra 9 kursi.

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada melalui parpol yakni, partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Atau parpol maupun gabungan parpol menggunakan 25 persen akumulasi perolehan suara sah di Pemilihan legislatif (Pileg) pada Pemilu Serentak 2024.

Mekanisme pencalonan paslon di Pilkada 2024 oleh parpol atau gabungan parpol, sambungnya, menggunakan perhitungan hasil Pileg 2024 di Pemilu Serentak 2024.

“Untuk Pilgub Kepri kursi di DPRD Provinsi Kepri itu ada 45 kalau 20 persen berarti 9 kursi sudah bisa untuk mengusung calon,” katanya, saat dihubungi hariankepri.com.

Advertisement

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila parpol atau gabungan parpol telah memenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah di Pileg 2024.

Maka, parpol atau gabungan parpol tersebut sudah dapat mendaftarkan paslon yang diusung.

“Hal itu sudah diatur di Pasal 11 PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” pungkasnya.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...